asn

Netralitas Pemilu 2024 : Banyak Aparat Daerah Tetiba Batalkan Izin Kampanye Capres Anies - Muhaimin

Netralitas Pemilu 2024 : Banyak Aparat Daerah Tetiba Batalkan Izin Kampanye Capres Anies - Muhaimin

MENYEMUT : Suasana kampanye capres 01 Anies Baswedan di Kota Pontianak. -Fajar-

RADARTV - Banyak pejabat daerah dan aparat penegak hukum (APH) secara mendadak membatalkan izin kampanye pasangan calon presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024. 

Tercatat ada enam pembatalan dan pencabutan izin secara tiba - tiba jadwal kampanye Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN). Bahkan, ada izin yang dibatalkan beberapa jam sebelum acara kampanye digelar. Padahal, acara dan jadwal kegiatan kampanye sudah beradar luas di tengah pendukung.   

Ketua Wanhat Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Hamdan Zoelva mengungkap ada enam kali pembatalan acara paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pembatalan terjadi di Aceh, Bekasi, Pekanbaru, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, dan terbaru di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Ada dugaan penjegalan kampanye paslon capres 01 secara terstruktur, sistematis dan massif oleh pejabat daerah dan aparat penegak hukum," kata Hamdan.

Berikut Pencabutan / Pembatalan Izin Paslon Capres 01 :  

1. Pencabutan izin acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh. 

2. Pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies Baswedan.

3. Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau

4. Upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan Ciamis dan Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan. 

5. Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar. 

6. Pencabutan izin acara 'Desak Anies' di Arena Terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court. 

Bagaimana Tanggapan Capres? 

Capres Anies Baswedan merasa geram atas banyaknya pencabutan izin kampanye pasangan capres 01 di pelbagai daerah. Anies meminta integritas pemerintah daerah dan ketegasan pemerintah pusat dalam menanggapi hal itu.

"Kegiatan kampanye ini bukan setara dengan konser atau pengajian akbar atau pengumpulan massa ormas. Kami ini menjalankan tugas konstitusional dalam berdemokrasi, salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilu, dan di dalam pemilu ada kegiatan kampanye," kata Anies kepada wartawan belum lama ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: