Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota Bandar Lampung

Rencana tersebut kurang mendapatkan dukungan bahkan mendapat penolakan dari masyarakat, karena dipandang kurang relevan dengan kebutuhan riel masyarakat saat ini. Masyarakat memandang bahwa ada problem krusial yang selama ini tak kunjung teratasi yaitu infrastruktur jalan yang sebagian rusak dan kualitasnya belum bisa mencitrakan sebuah kota yang relative maju.  Hal diatas adalah satu diantara sejumlah kasus yang menggambarkan betapa proses penyusunan rencana pembangunan daerah masih cenderung bersifat top-down bahkan personal, tidak melibatkan masyarakat secara substantif dalam prosesnya. Masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif ketimbang subjek yang aktif.

Dalam beberapa aktifitas pelaksanaan pembangunan, fenomena yang terlihat menggambarkan  kecenderungan pimpinan daerah untuk lebih mengandalkan aparat pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan dan kurang memberi ruang partisipasi masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong untuk mewujudkan kebersihan kota misalnya,  pemerintah kota lebih mengerahkan pegawai negeri sipil dan aparat pemerintah kelurahan untuk turun langsung ke lapangan dalam melaksanakan kegiatan ‘bersih-bersih’ lingkungan. Meskipun niat ini baik untuk memberikan contoh kepada masyarakat, namun pendekatan ini justru dapat mengurangi ruang partisipasi masyarakat.

Pendekatan seperti ini mencerminkan pemahaman dan pandangan yang tidak tepat tentang ‘bagaimana membangun’. Pembangunan sejatinya merupakan kerja kolektif banyak pihak. Pemerintah dalam hal ini perlu menstimulan tumbuh berkembangnya peran serta banyak pihak dalam pembangunan.  pemerintah yang turun tangan langsung menggantikan peran masyarakat, melainkan menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka.

Selain itu, masih terbatasnya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat menjadi kendala lain. Mekanisme konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan pembangunan belum berjalan optimal. Masyarakat sering kali hanya mendapat informasi setelah keputusan dibuat, bukan pada saat proses perumusan kebijakan.

Kurangnya transparansi informasi juga menjadi hambatan partisipasi masyarakat. Informasi tentang rencana pembangunan, anggaran, dan pelaksanaan program seringkali tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Padahal, transparansi informasi merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat yang bermakna.

Membangun Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan

Untuk membangun partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, khususnya dalam pembangunan Kota Bandar Lampung, diperlukan perubahan paradigma dari pemerintah daerah. Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat (community based development), partisipasi masyarakat merupakan instrumen sekaligus tujuan pembangunan.  Paulo Freire berujar bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menganalisis situasi mereka sendiri dan mengembangkan solusi yang tepat.

Partisipasi bukan sekadar konsultasi, melainkan transfer kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Agar peran serta masyarakat bisa terus tumbuh dan berkembang maka diperlukan beberapa hal; Pertama, pemerintah perlu mengubah pendekatan dari government ke governance.  Pendekatan government lebih mengedepankan otoritas dan kewenangan pemerintah.

Sementara pendekatan governance memandang urusan pembangunan bukan hanya urusan pemerintah dan memandang perlu untuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society). Masyarakat dipandang sebagai mitra dalam pembangunan, bukan sekadar objek pasif yang hanya menerima program pemerintah. Kedua, perlu diciptakan mekanisme partisipasi lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan forum-forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang lebih substantif, pembentukan forum warga di tingkat kelurahan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. yang Ketiga, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah harus ditingkatkan. Masyarakat berhak mendapat informasi yang lengkap dan akurat tentang rencana pembangunan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan program.

Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Keempat, perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan tentang hak dan kewajiban warga negara, mekanisme partisipasi dalam pembangunan, dan keterampilan mengorganisir diri.

Masyarakat yang memiliki kapasitas yang baik akan lebih mudah berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan. Dan kelima, pemerintah daerah perlu mengembangkan insentif bagi partisipasi masyarakat. Memberi insentif bukan berarti memberikan imbalan materi, tetapi lebih pada pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Pengakuan ini dapat berupa penghargaan, publikasi prestasi, atau pemberian kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam program pembangunan.

Penutup

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah pilihan, melainkan keharusan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kota Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang maju dan sejahtera jika mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Pemerintah Kota Bandar Lampung dipandang perlu melakukan perubahan paradigma dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan. Partisipasi masyarakat bukan berarti mengurangi peran pemerintah, tetapi justru memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Membangun partisipasi masyarakat memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi dalam implementasinya. Hasilnya mungkin tidak terlihat dalam waktu singkat, tetapi dampak positifnya akan dirasakan dalam jangka panjang melalui terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan terwujudnya good governance.

Saatnya pemerintah khususnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung bersinergi dalam membangun kota yang lebih baik. Partisipasi masyarakat yang bermakna akan menjadi kunci sukses pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (*)

Sumber: