Hutan dan Satwa Terancam di TN Tesso Nilo, Upaya Terbaru Kemenhut Pasca Banjir Sumatera

Situasi Tesso Nilo sempat menjadi sorotan tajam pada Januari 2024, ketika seekor gajah ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. 

Saat ditemukan gadingnya dilaporkan terpotong, kuat dugaan akibat menjadi korban perburuan liar.

Peristiwa tersebut menjadi simbol betapa rapuhnya perlindungan satwa liar di kawasan yang seharusnya menjadi wilayah konservasi.

Selain perburuan, keberadaan perkebunan sawit ilegal menjadi ancaman terbesar saat ini. 

Ribuan hektare kawasan taman nasional telah berubah menjadi kebun sawit produktif yang dikelola secara tidak sah. 

Bahkan, sebagian wilayah yang dahulu merupakan koridor pergerakan satwa kini tertutup rapat oleh tanaman sawit dan jaringan jalan ilegal.

Menanggapi kondisi kritis ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah tegas dalam mengembalikan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo sebagaimana mestinya. 

Dalam podcast tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh perambahan ilegal.

Menurutnya Pemerintah tengah menyusun langkah besar berupa penertiban total kebun sawit di dalam kawasan taman nasional, pemulihan tutupan hutan, serta penguatan pengawasan terpadu melalui pembentukan Satgas oleh Presiden Prabowo.

Upaya yang sedang dan akan dilakukan meliputi pemetaan ulang kawasan yang telah dikuasai secara ilegal, penindakan hukum terhadap pelaku perambahan, hingga program restorasi ekosistem melalui penanaman kembali hutan yang telah rusak. 

Pemerintah juga mulai menggandeng berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, TNI–Polri, pemerintah daerah, serta organisasi konservasi untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh.

Selain itu, pendekatan sosial juga menjadi bagian penting dari strategi pemulihan Tesso Nilo. 

Warga yang terlanjur bermukim di dalam kawasan taman nasional direncanakan akan direlokasi secara bertahap dengan skema yang lebih manusiawi. 

Pemerintah berupaya agar pemulihan kawasan tidak menimbulkan gejolak sosial baru, sekaligus tetap mengembalikan fungsi ekologis hutan.

Untuk perlindungan gajah, pemerintah juga memperkuat patroli anti-perburuan, membangun pusat mitigasi konflik manusia dan satwa, serta mengembangkan koridor jelajah yang aman agar gajah tidak lagi keluar dari kawasan konservasi dan masuk ke pemukiman.

Sumber: