KPK OTT Bupati Ponorogo, Diduga Terlibat Suap Mutasi dan Promosi Jabatan

PONOROGO, RADARTVNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati PONOROGO, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten PONOROGO.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa OTT dilakukan karena adanya indikasi pemberian suap terkait perpindahan serta pengangkatan pejabat di lingkup pemerintahan daerah. “Mutasi dan promosi jabatan,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta.

Hingga saat ini, KPK belum menyampaikan secara rinci pihak lain yang turut diamankan bersama Bupati Sugiri. Tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk memastikan peran masing-masing orang yang diduga terlibat. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam guna menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus sebagai saksi.

Menurut informasi awal, Sugiri Sancoko masih menjalani pemeriksaan dan belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapannya. Pemeriksaan dilakukan di salah satu lokasi yang telah diamankan oleh tim penyidik KPK. Sementara itu, sejumlah barang bukti diduga telah diamankan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menuturkan bahwa tim lembaganya saat ini masih berada di lapangan untuk menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan OTT tersebut. Ia menegaskan, seluruh proses dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Tim masih bekerja dan akan segera memberikan perkembangan resmi setelah pemeriksaan awal selesai,” ujarnya.

BACA JUGA:KPK Periksa Anak Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Terkait Kasus Dugaan Pencucian Uang

Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo ini menambah daftar OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Berdasarkan catatan lembaga tersebut, penindakan ini merupakan OTT ketujuh sejak awal tahun. Sebelumnya, KPK juga menggelar sejumlah operasi serupa di berbagai daerah dan kementerian.

Pada Maret 2025, KPK mengamankan sejumlah anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kasus tersebut terkait dugaan suap dalam proyek pekerjaan infrastruktur.

Kemudian pada Juni 2025, KPK kembali menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Sejumlah pejabat disebut ikut terjaring dalam operasi tersebut.

Serangkaian OTT berikutnya berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Beberapa pihak dari instansi daerah dan kontraktor diamankan saat itu.

Pada 13 Agustus 2025, KPK juga menggelar OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Beberapa pejabat kementerian dan pihak swasta diperiksa untuk mendalami aliran dana yang mencurigakan.

BACA JUGA:Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, 10 Orang Diamankan

Selanjutnya, pada 20 Agustus 2025, lembaga antirasuah tersebut kembali melakukan OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus itu menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.

Terbaru sebelum penangkapan Bupati Ponorogo, KPK juga melakukan OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025. Kasus tersebut terkait dugaan pemerasan dalam proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Sumber: