RADARTVNEWS.COM - Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk melakukan renovasi terhadap 400 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026, naik tajam dibanding tahun ini yang baru mencapai sekitar 45 ribu unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan dialokasikan sebesar Rp 8,9 triliun untuk mendukung pencapaian target 400 ribu rumah tersebut.
Kenaikan kuota renovasi ini juga muncul sebagai respons terhadap data nasional yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 26,9 juta rumah warga yang masih dalam kategori tidak layak huni.
Khususnya, rumah-rumah yang akan direnovasi diprioritaskan di wilayah pedesaan, kawasan pesisir, dan permukiman kumuh perkotaan. Pemerintah menjelaskan bahwa renovasi tidak hanya akan memperbaiki struktur dasar rumah seperti lantai tanah atau atap bocor, tapi juga memperkuat sistem sanitasi, ventilasi layak, dan akses air bersih agar benar‐benar layak huni.
Dalam pelaksanaan, pemerintah akan mengerahkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Misalnya, data dari dashboard perumahan menunjukkan di provinsi seperti Bali, target menuju “nol rumah tidak layak huni” sedang dicanangkan, dan partisipasi daerah semakin diintensifkan.
BACA JUGA:Lion Group Bangun 3.000 Rumah Gratis untuk Karyawan BAT, Gandeng BNI dan Mitra Global
Lebih konkret, dashboard nasional mencatat tingkat backlog rumah tak layak di beberapa provinsi: di Nusa Tenggara Timur backlog mencapai 46,27 % keluarga, di Bengkulu 44,35 %, dan di Jawa Barat 36,10 %. Provinsi‐provinsi ini menjadi prioritas intervensi program renovasi.
Pemerintah juga menyoroti bahwa program renovasi rumah melalui BSPS tidak hanya memberikan dampak sosial tapi juga ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja melalui sektor konstruksi rumah rakyat, bahan bangunan lokal, dan kegiatan swadaya masyarakat. Menteri PKP menegaskan bahwa sinergi seluruh pihak dibutuhkan untuk mencapai target maksimal.
Meski optimisme tinggi, tantangan nyata tetap ada: kesiapan daerah dalam melakukan pendataan RTLH, distribusi bahan bangunan ke wilayah terpencil, kemampuan tenaga kerja lokal, serta memastikan kualitas renovasi merata di seluruh provinsi. Kondisi geografis dan kapasitas fiskal daerah juga menjadi variabel penting yang harus dipertimbangkan.
Provinsi seperti Bali misalnya secara eksplisit meminta agar alokasi bantuan renovasi rumah layak huni untuk tahun 2026 diperkuat karena masih terdapat puluhan ribu rumah yang belum layak huni. Pemerintah daerah menekankan bahwa selain angka kuota, kualitas renovasi dan keterlibatan masyarakat juga penting.
Secara makro, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur kemajuan sosial dan ekonomi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan memperkuat kualitas hidup masyarakat. Jika renovasi 400 ribu rumah berhasil terlaksana, maka akan menjadi lompatan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya dan memperkuat visi Indonesia sebagai negara yang menyediakan hunian layak bagi seluruh warganya.