Namun, perhatian publik banyak tertuju pada penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Keputusan ini menuai perdebatan di tengah masyarakat karena rekam jejaknya yang masih menyisakan kontroversi, mulai dari dugaan pelanggaran HAM hingga praktik otoritarianisme. Kritik salah satunya datang dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), yang menilai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan luka sejarah baru.
Penjelasan Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa seluruh nama yang terpilih telah melalui proses panjang dan pertimbangan mendalam. Menurutnya, Presiden Prabowo menerima berbagai masukan dari tokoh nasional, termasuk pimpinan MPR dan DPR.
“Penganugerahan ini adalah bentuk penghormatan negara atas jasa besar mereka bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
“Kami berharap penghargaan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani dedikasi para pahlawan,” tambah Prasetyo.
Pandangan Pengamat: Hindari Kontroversi
Menanggapi dinamika tersebut, pengamat politik dan dosen pemerintahan Universitas Lampung, Budi Harjo, mengingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan seharusnya tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
“Gelar Pahlawan seharusnya diakui dan diterima semua kalangan. Jangan sampai justru ada kontroversi,” tegasnya.
Ia menilai bahwa penetapan gelar tidak semestinya hanya didasarkan pada figur atau kedekatan politik, melainkan harus menelaah rekam jejak sejarah secara menyeluruh.
Dimana Pemberian Gelar Pahlawan harus diakui semua kalangan dan diterima semua pihak.
“Pemberian gelar Pahlawan seharusnya semua kalangan mengakuinya dan diterima semua pihak, jangan ada kontroversi,” ujar Budi Harjo
Dirinya juga menyebut jika pemberian gelar Pahlawan tidak hanya melihat figur, namun harus melihat aspek sejarah sosok yang akan diberikan gelar Pahlawan.
Sejarah juga mencatat tindak-tindakan yang positif dari sosok yang dicalonkan sebagai pahlawan.
“Pertanyaannya apakah sosok yang akan diberikan gelar Pahlawan memiliki Sejarah yang positif, karena dengan perbuatan sedikit membuat perbuatan yang buruk saja bagi negara itu bisa menjadi kontroversi,” sebut Budi Harjo.
Dirinya menambahkan jika pemberian gelar Pahlawan jangan hanya mempertimbangkan kedekatan saja, tapi apakah memiliki nilai yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Ya jangan pemberian gelar Pahlawan itu didasarkan kedekatan saja, harusnya sosok Pahlawan dalam catatan sejarah tidak ada catatan buruk, karena sosok Pahlawan itu memperjuangan keadilan, kemanusiaan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai bidang,” Pungkas Budi Harjo