RADARTVNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka Program Magang Nasional 2025 yang memberikan insentif sebesar Rp 3,3 juta per bulan kepada peserta selama masa magang 6 bulan. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 12 Oktober 2025 di platform maganghub.kemnaker.go.id.
Program ini dirancang sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, agar lulusan baru (fresh graduate) mendapatkan pengalaman profesional dan tetap memperoleh pendapatan layak selama magang.
Kemnaker menetapkan bahwa insentif magang akan disesuaikan dengan UMP di tempat penempatan magang, dengan batas tertinggi Rp 3,3 juta per bulan. Sasaran peserta mencakup berbagai lulusan dari jenjang D1, D2, D3, D4, hingga S1, khususnya mereka yang belum atau baru saja lulus.
BACA JUGA:Pemerintah Buka 20 Ribu Kuota Magang untuk Fresh Graduate, Gaji Sesuai UMP
Pendaftaran perusahaan mitra dan pengajuan lowongan magang telah dibuka sejak 1–7 Oktober 2025. Peserta kemudian dapat mendaftar antara 7–12 Oktober, diikuti seleksi 13–14 Oktober 2025. Pelaksanaan magang berlangsung dari 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026 — selama 6 bulan penuh.
Tahap awal program ini menargetkan 20.000 peserta dari seluruh IndoneJika antusiasme tinggi, Kemnaker membuka peluang untuk batch tambahan agar lebih banyak lulusan dapat ikut serta.
Lebih dari 500 perusahaan dari berbagai sektor sudah menyatakan kesediaannya menjadi mitra penyedia lokasi magang. Program ini juga menjadi tolok ukur sejauh mana kolaborasi negara dan sektor swasta dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja muda. Bila berhasil, magang nasional ini dapat menjadi mata rantai penting dalam memperkecil gap antara kompetensi akademik dan kebutuhan industri.
BACA JUGA:Pemerintah Hentikan Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan, Publik Lontarkan Protes
Pembukaan magang secara resmi dan besaran insentif yang mendekati standar UMK, Program Magang Nasional 2025 dari Kemnaker menjadi peluang strategis bagi lulusan baru. Mereka bisa memperoleh pengalaman nyata tanpa harus menanggung risiko keuangan. Pemerintah berharap inisiatif ini bukan hanya menjadi program jangka pendek, tetapi langkah berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem kerja produktif di Indonesia.