Microsoft Blokir Layanan AI & Cloud Israel, Terkait Dugaan Pantau Warga Palestina

RADARTVNEWS.COM - Raksasa teknologi Microsoft dikabarkan menonaktifkan sejumlah layanan cloud dan AI untuk unit militer Israel setelah menemukan bahwa teknologinya digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Keputusan ini diambil setelah investigasi internal dan tekanan publik terhadap penggunaan layanan Azure yang dianggap melanggar syarat penggunaan. 

Menurut laporan dari The Guardian, militer Israel, khususnya Unit 8200, unit intelijen sinyal diduga memanfaatkan layanan Azure untuk menyimpan dan menganalisis jutaan panggilan warga Palestina. Data tersebut digunakan untuk memetakan pola komunikasi yang kemudian dipakai dalam operasi militer, termasuk perencanaan serangan udara di Gaza. 

Setelah temuan itu, Microsoft melakukan review mendesak dan menyimpulkan bahwa penggunaan layanan tersebut oleh unit militer Israel melanggar kebijakan internal perusahaan. Akibatnya, Microsoft memutuskan untuk menghentikan akses ke “a set of services” untuk unit itu, termasuk penyimpanan cloud dan layanan AI.

BACA JUGA:Kapal Global Sumud Flotilla Diserang Drone Israel Saat Menuju Gaza 

Brad Smith, Presiden Microsoft, mengutarakan bahwa Microsoft “tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal warga sipil.” Pernyataan ini dikeluarkan sebagai justifikasi keputusan pemutusan layanan tersebut. 

Pemutusan layanan ini tidak berarti hubungan Microsoft dengan militer Israel sepenuhnya dibekukan. Hanya beberapa layanan tertentu yang diputus, sedangkan kontrak lain di luar unit yang terlibat tetap aktif. 

Laporan AP News menyebutkan bahwa layanan cloud dan produk AI tertentu digunakan oleh Israel dalam konflik Gaza, dan Microsoft mengonfirmasi sudah menonaktifkan layanan yang paling disalahgunakan. 

Keputusan Microsoft ini menjadi langkah langka dari perusahaan teknologi besar yang berani menindak mitra militer atas dasar pelanggaran etika. Langkah ini mendapat pujian dari aktivis teknologi dan kelompok hak asasi manusia.  

Namun kritik juga muncul bahwa pemutusan sebagian layanan mungkin tidak cukup bagi mereka yang menuntut tanggung jawab penuh. Beberapa pengamat menyoroti bahwa militer Israel masih bisa menggunakan layanan lain atau menyebarkan operasionalnya ke platform yang tidak dibatasi.