BANDAR LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM - Setiap bangsa memiliki titik balik sejarah yang tak terlupakan. Bagi Indonesia, 17 Juli menjadi salah satu momen penting yang menggugah memori bangsa terhadap integrasi wilayah, geopolitik, dan semangat refleksi kebangsaan. Momen ini menyimpan pelajaran berharga tentang kesatuan, demokrasi, dan hak menentukan nasib sendiri.
Tanggal 17 Juli 1976, Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 melalui UU No. 7 Tahun 1976. Hal ini merupakan tindak lanjut dari proses integrasi setelah Portugal menarik diri sebagai kekuatan kolonial. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya mendapat konsensus internasional dan dalam negeri. Pada tahun 1999, melalui referendum yang diawasi PBB, 78,5% rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Peristiwa ini menandai fase baru bagi Timor Timur yang kini dikenal sebagai negara Timor-Leste.
Integrasi dan lepasnya Timor Timur menjadi cermin bagi Indonesia untuk lebih menghargai hak rakyat, terutama dalam menentukan nasib sendiri. Ini mengajarkan bahwa menjaga kesatuan bangsa harus disertai keadilan sosial, budaya, dan politik, bukan hanya pembangunan fisik.
BACA JUGA:Debat Sejarah: Puan Maharani Tolak Hilangkan Istilah “Orde Lama” dalam Buku Pelajaran
Oleh karena itu, Lampung yang memiliki latar belakang yang beragam dapat menjadikan hal ini sebagai refleksi soal pentingnya pembagian sumber daya yang adil, melibatkan masyarakat adat, dan menghargai hak kelompok-kelompok kecil di dalamnya.
Berbagai upaya telah dilakukan di Lampung untuk menjaga keharmonisan sosialnya. Salah satu bentuknya adalah melalui program pembauran budaya dan adat, seperti Festival Krakatau yang rutin diselenggarakan pada 1 Juli hingga 6 Juli 2025 di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung sebagai ajang mempertemukan beragam budaya dari budaya asli Lampung, Jawa, Bali, hingga kelompok transmigran lainnya.
Selain itu, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung sejak tahun 2016 secara aktif menginisiasi dialog antar suku dan tokoh adat guna membangun komunikasi yang terbuka dan menyelesaikan potensi konflik secara damai. Pemerintah daerah juga mendorong pemberdayaan desa berbasis kearifan lokal melalui pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pelestarian budaya, pelatihan pemuda, serta penguatan identitas lokal. Upaya-upaya ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
BACA JUGA:Pentingnya Demonstrasi dalam Demokrasi; Refleksi dari Kericuhan Penolakan UU TNI
Data dari BPS Lampung tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks kerukunan umat beragama dan sosial-budaya di Lampung mengalami peningkatan dari skor 71,4 di tahun 2018 menjadi 77,2 di tahun 2022.
Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, melainkan cermin untuk menatap masa depan. 17 Juli dan kisah Timor Timur bukan untuk disesali, tapi untuk direnungi agar Indonesia terus belajar menjadi bangsa yang menghargai keberagaman, memperkuat keadilan, dan menumbuhkan solidaritas nasional. Untuk itu jika terus dipelihara, akan menjadikan Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.