Biaya Tinggi dan Politik Uang, Akademisi Lampung Soroti Sisi Positif Pilkada Tidak Langsung

RADARTVNEWS.COM - Di tengah perdebatan publik soal masa depan demokrasi lokal, sejumlah akademisi di Lampung justru mengajak masyarakat menengok ulang satu gagasan lama: pilkada tidak langsung. Bukan sebagai kemunduran demokrasi, melainkan sebagai upaya memutus rantai masalah yang terus berulang.

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan di DPRD kembali mengemuka. Di Bandarlampung, Kamis (22/1/2026), para akademisi Universitas Lampung (Unila) membedah sisi positif pilkada tidak langsung dalam sebuah diskusi bertajuk “Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang”.

Pakar komunikasi politik dan pemilu Unila, Robi Cahyadi Kurniawan, mengawali dengan refleksi panjang atas dua dekade pilkada langsung. Menurutnya, sistem yang dulu dihadirkan sebagai koreksi atas masa lalu kini justru melahirkan persoalan yang terus berulang—dan kian mengakar.

“Selama 20 tahun, kita melihat kelemahan pemilihan langsung: maraknya politik uang, korupsi yang merajalela, kebijakan publik yang inkonsisten dan tidak berorientasi pada rakyat, serta pemborosan anggaran,” ujar Robi.

Ia menilai, problem tersebut bukan lagi insidental, melainkan sudah menjadi pola yang sulit diputus. Kontestasi elektoral, kata dia, telah berubah menjadi arena transaksi terbuka. Keterlibatan pemilih dalam jumlah besar justru memperluas ruang praktik politik uang dan mendorong biaya politik kian tak terkendali.

Di titik inilah pilkada tidak langsung dinilai memiliki sisi positif. Menurut Robi, mekanisme pemilihan oleh DPRD dapat mempersempit transaksi politik di tingkat akar rumput dan menekan dorongan “balik modal” yang kerap membayangi kepala daerah terpilih.

Namun, ia mengingatkan, perubahan sistem saja tidak cukup. Pengawasan harus diperketat agar praktik politik uang tidak sekadar berpindah arena.

BACA JUGA:PAN Bandar Lampung Pasang Target Besar Pileg 2029 : 8 Kursi DPRD Kota, 2 DPRD Provinsi dan 2 DPR RI

“Publik sudah terbiasa setiap pemilihan mendapat iming-iming uang. Jadi yang harus diperbaiki bukan hanya sistemnya, tapi juga celah-celah yang membuat praktik itu terus berulang,” katanya.

Selain politik uang, Robi juga menyoroti tingginya biaya politik sebagai pemicu korupsi. Menariknya, ia menyebut beban terbesar justru berasal dari desain penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

“Sekitar 70 persen biaya pemilihan langsung disebabkan oleh biaya penyelenggara. Itu yang paling mahal,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Robi mengusulkan pilkada tidak langsung dimulai dari pemilihan gubernur. Menurutnya, posisi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan lebih mudah disinkronkan jika mekanisme pemilihannya diubah.

“Untuk menjaga agar psikologis publik tidak terlalu terguncang, pemilihan tidak langsung sebaiknya dimulai dari gubernur terlebih dahulu,” ucapnya.

Demokrasi Tak Berhenti di Bilik Suara

Sumber: