Hal yang harus Anda diketahui bahwa meskipun program ini bersifat wajib, implementasinya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, fokus utama adalah para pekerja formal seperti PNS, TNI, Polri, dan karyawan BUMN/BUMD.
Selanjutnya, cakupan akan diperluas ke sektor swasta dan informal secara bertahap.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah juga memperluas cakupan peserta Tapera. Tidak hanya terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta, program ini kini juga menyasar pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa manfaat Tapera dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
BP Tapera telah meluncurkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan layanan dan kemudahan akses bagi peserta. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan peserta untuk memantau saldo, membayar iuran, dan mengajukan pinjaman secara online. Ini merupakan langkah penting dalam era digitalisasi, memastikan bahwa layanan Tapera dapat diakses dengan mudah dan efisien.
Pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman Tapera di lingkungan masyarakat. Kampanye informasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, media sosial, dan kegiatan tatap muka di berbagai daerah. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini dan bagaimana cara memanfaatkannya.
Meski telah mengalami banyak perkembangan positif, implementasi Tapera masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kekhawatiran sebagian masyarakat tentang pengelolaan dana yang terkumpul. Untuk menjawab hal ini, BP Tapera berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Tapera juga membuka peluang baru bagi industri properti dan konstruksi. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.