Pemicu lain, kepadatan pemukiman juga mempunyai resiko tinggi tertular DBD, karena jarak terbang nyamuk yang pendek, serta minimnya budaya PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)/ dengan 3M Plus yang belum dilaksanakan secara optimal di masyarakat, serta mobilisasi penduduk yang tinggi.
Upaya pemerintah yakni membuat surat edaran Gubernur Lampung bulan Mei 2024 dan surat edaran dinas Kesehatan kab/kota bulan November 2023 mengenai kesiapsiagaan terhadap Peningkatan kasus Dengue/ DBD.
”Kami juga melakukan koordinasi dalam upaya preventif dan promotif dengan kemandirian masyarakat melalui G I R I J (Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik), dengan lintas program dan lintas sektor untuk melaksanakan PSN 3M Plus di Tempat-tempat umum (TTU), dan institusi-institusi untuk mencapai ABJ ≥ 95 persen,” kata dia.
Kemudian, melakukan penguatan surveilans dengue / DBD yang dapat di monitor/ sebagai alat kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus serta respon cepat penanggulangan KLB.
Pengendalian vektor secara terpadu, baik kegiatan program yang dilaksanakan unit atau sektor yang terlibat baik pemerintah, swasta dan mayarakat.
”Kami juga membentuk atau merevitalisasi kembali Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Dengue / di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan.
”Kegiatan penanggulangan DBD dimasukkan dalam kegiatan perencanaan daerah dan memperkuat regulasi, penanggulangan Dengue di kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat desa dan kelurahan,” kata dia. (*)