Di bawah Yasser Arafat, dan setelah Perang Arab-Israel tahun 1967, Fatah menjadi partai dominan di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang terdiri dari banyak partai politik Palestina.
BACA JUGA:Wakil PM Belgia Desak Uni Eropa Sanksi Israel
PLO dibentuk pada tahun 1964 dengan tujuan untuk membebaskan Palestina, dan saat ini bertindak sebagai perwakilan rakyat Palestina di PBB.
Saat itu dua pertiga warga Yordania adalah penduduk Palestina. Raja Yordania Hussein enggan berkonflik dengan Israel. Perang Saudara pecah amtara milisi Palestina dan tentara Yordania.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Setelah terusir dari Yordania, tahun 1980 an, PLO yang dipimpin Fatah memilih jalur diplomatik untuk bernegosiasi dengan Israel.
Pada tahun 1990-an, Fatah secara resmi meninggalkan perlawanan bersenjata dan mendukung Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan pembangunan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 (Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza),
Yang artinya berdampingan dengan negara Israel. PLO kemudian menandatangani Perjanjian Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina, atau Otoritas Palestina, sebuah badan pemerintahan mandiri sementara yang bertujuan untuk mewujudkan Negara Palestina merdeka.
BACA JUGA:Parlemen Turki Hapus Coca-Cola dan Nestle dari Restoran dan Kampus