Pembahasan beleid dilakukan tergesa-gesa, mengakibatkan tidak tercapainya meaningful participation. Catatan lainnya, ditiadakannya pengaturan alokasi anggaran 5% dalam UU Kesehatan.
"Bagi PKS mandatory spending penting untuk kesediaan pembiayaan kesehatan berkesinambungan. Dengan adanya alokasi, jaminan anggaran kesehatan bisa teralokasi secara adil," tegas Netty.
Karena itu PKS memandang mandatory spending merupakan ruh dan bagian terpenting di UU Kesehatan.(*)
Penolakan juga dilakukan oleh lima organisasi nakes terbesar yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (*)