Bandara IMIP Disorot, Luhut Tegaskan Izin Dibuat Lewat Rapat Resmi Pemerintah

RADARTVNEWS.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa izin pembangunan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan hasil keputusan pemerintah melalui rapat resmi lintas instansi. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi sorotan publik terhadap operasional bandara tersebut.

Ia menjelaskan proses perizinan dilakukan ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menurut Luhut, persetujuan itu tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam pengelolaan kawasan industri.

Luhut menyebut kebutuhan bandara muncul karena skala investasi di Morowali berkembang sangat pesat. Investasi dari China yang nilainya lebih dari 20 miliar dolar AS dinilai memerlukan fasilitas pendukung agar mobilitas pekerja dan kegiatan industri dapat berjalan efektif di kawasan yang menjadi pusat produksi berbasis nikel tersebut.

Ia menambahkan bahwa bandara itu hanya digunakan untuk penerbangan domestik. Keberadaan fasilitas itu, menurutnya, lazim diberikan kepada investor besar selama tetap mematuhi peraturan nasional. Fasilitas transportasi udara dianggap penting untuk menopang aktivitas operasional industri yang beroperasi sepanjang waktu.

Dalam keterangannya, Luhut mengatakan, “Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi 20 miliar dolar AS, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional.”

BACA JUGA:Dishub Imbau Hindari Area Monas Sore Ini, Pengalihan Lalu Lintas Diberlakukan Jelang Reuni 212

Sorotan publik mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mempertanyakan operasional bandara yang disebut tidak melibatkan aparat seperti Bea Cukai. Menanggapi hal tersebut, Luhut membenarkan bahwa pembangunan bandara dilakukan saat ia memimpin Kemenko Marves sebagai bagian strategi menarik investor industri hilirisasi.

Ia kemudian memaparkan bahwa hilirisasi nikel sudah ia dorong sejak awal. Menurut Luhut, Indonesia tidak boleh terus mengandalkan ekspor bahan mentah yang nilai tambahnya rendah. Gagasan itu sudah ia rumuskan sejak menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001.

Luhut menilai pengembangan kawasan industri Morowali menjadi tonggak awal hilirisasi nasional. Proyek tersebut mulai dirintis pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan resmi berjalan pada era Presiden Joko Widodo, sehingga berkembang menjadi pusat industri berbasis nikel dengan teknologi modern.

Namun, ia mengakui bahwa mencari negara mitra yang siap mendukung pembangunan hilirisasi bukan hal mudah. Setelah melakukan penilaian menyeluruh, ia menyimpulkan bahwa hanya Tiongkok yang memiliki kesiapan teknologi dan kapasitas produksi sesuai kebutuhan Indonesia pada saat itu.

“Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,” ujar Luhut. Ia menyebut pertemuan tersebut membuka jalan bagi kerja sama industri yang kini berlangsung.

BACA JUGA:Desakan Pencopotan Menteri ATR BPN Nusron Wahid Karena Gagal Atasi Konflik Agraria HGU PT SGC

Luhut menjelaskan bahwa langkah awal hilirisasi dimulai dengan penghentian ekspor nickel ore yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun. Kebijakan itu mengubah arus industri dari penjualan bahan mentah menuju pengolahan produk bernilai tambah tinggi.

Ia melanjutkan, “Namun setelah melalui pembahasan mendalam, saya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden (Joko Widodo). Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas.” Ia menilai keputusan tersebut terbukti tepat.

Sumber: