KDM Dicap Ngibul Soal Anggaran Khusus Pembebasan Ijazah

BANDUNG, RAARTVNEWS.COM - Saat itu, Dedi Mulyadi baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar). Gebrakannya terdengar sampai seantero negeri. Melalui konten-konten yang disajikan di kanal Youtube banyak ide dan gagasan mencuat secara spontan. 

KDM alias Kang Dedi Mulyadi sapaan akrabnya, kala itu menyerukan agar sekolah swasta membebaskan biaya untuk ijazah siswa yang masih tertahan. Sebagai kompensasinya, tunggakan para siswa akan jadi tanggungan Pemprov Jabar. Kebijakan itupun disambut dengan gembira oleh seluruh kepala sekolah swasta. Namun tidak disangka, lain di mulut lain di hati. Kebijakan tersebut hanya isapan jempol belaka.

Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat Acep Sundjana mengatakan, tunggakan untuk ijazah yang tertahan di sekolah swasta se- Jawa Barat nilainya tembus Rp1 triliun.

Namun, uang kompensasi untuk pembebasan ijazah para siswa yang punya tunggakan tidak kunjung terwujud. Padahal ijazah yang tadinya tertahan sudah diberikan kepada siswa. 

Acep menuturkan, operasional siswa SMK beda dengan SMA. Sebab untuk kebutuhan siswa yang bersekolah di SMK ada kebutuhan praktek dan sejenisnya. "Bahkan dulu itu tercatat, satu sekolah di Garut itu tunggakan bisa tembus Rp2 miliar. Itu untuk satu sekolah,” ucapnya.

Siasat Ganti Kompensasi Ijazah dengan BPMU 

Dalam perjalanannya, kompensasi dana pembebasan ijazah hilang bagai tertiup angin. Suara protes untuk menagih janji Gubernur Jawa Barat pun disuarakan.

Akan tetapi, janji tinggal janji. Dengan alasan keterbatasan anggaran, kompesasi pembesasan ijazah hanya omong kosong belaka. FKKS SMK dan SMA Swasta menyuarakan protes. Namun upaya itu terbungkam oleh nada ancaman dari Gubernur Jawa Barat yang akan melakukan audit pemberian dana hibah progam Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Seluruh kepala swasta terdiam. Gertakan KDM ternyata manjur. Sebagai gantinya program BPMU akan cair sebagai pengganti kompensasi pembebasan ijazah.

Sejarah Program BPMU Jabar

Program BPMU sendiri sebelumnya memang sudah bergulir sejak 2017 silam pada zaman gubernur sebelumnya. Bantuan dana ini diberikan untuk siswa sekolah swasta. 

Awalnya bantuan diberikan dengan nilai Rp200.000 per siswa. Kemudian tiap tahun terus mengalami kenaikan menjadi Rp600.000 per siswa.

Dengan begitu, perolehan tiap sekolah swasta untuk program BPMU akan berbeda. Tergantung dari banyaknya jumlah siswa. FKKS awalnya menolak kompensasi dana pembebasan ijazah diganti dengan Program BPMU. Namun karena ada gertakan dari gubernur akhirnya dengan terpaksa menerima kenyataan pahit itu. 

Realisasi dana pembebasan ijazah sampai sekarang tidak pernah terdengar yang ada hanya pencairan BPMU. Bahkan, seolah-olah pencairan BPMU jadi syarat agar SMA dan SMK sekolah swasta harus bebaskan ijazah siswa. “Memang tidak tertulis, tapi seolah-olah menjadi prasyarat agar cair,” seloroh Acep.

Sumber: