Meski Hujan Deras Aliansi Mahasiswa Provinsi Lampung Tetap Temui DPRD, Ini Tuntutannya

RADARTVNEWS.COM - Hujan deras mewarnai mediasi antara Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Provinsi Lampung dengan perwakilan DPRD Lampung, pada Senin (17/2/2025).

Di mana, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa se Provinsi Lampung ini untuk mengawal kebijakan terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran.

Cuaca disekitar kantor Pemrpov Lampung yang semula cerah berawan, berubah menjadi hujan sekira pukul 14.54 wib, tak menyurutkan semangat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD Lampung.

Awalnya massa aksi meminta untuk ditemui oleh minimal lima fraksi DPRD Lampung. Namun para anggota DPRD saat ini tengah berada di Jakarta menghadiri Bimtek peningkatan kapasitas anggota.

Ditengah guyuran hujan deras, massa aksi ditemui oleh perwakilan Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Syukron Muchtar dan Puji Sartono, sekira pukul 14.55 wib.

Suasana mediasi pun di lakukan di halaman kantor DPRD Lampung dengan diiringi hujan yang cukup deras.

"Hari ini semua Anggota DPRD Lampung sedang melakukan Bimtek di Jakarta, sehingga saya tertahan di sini untuk menemui dan mendengarkan aspirasi teman-teman mahasiswa," ujarnya.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya bakal mengawal aspirasi yang disampaikan aliansi mahasiswa Lampung

"Hujan ini menjadi saksi bahwa aspirasi mahasiswa didengar, dan kami siap mengawal suara teman-teman mahasiswa untuk kami teruskan, dan akan kami sampaikan dan bahas bersama para pimpinan Fraksi maupun Pimpinan DPRD Lampung," katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan jika pihaknya telah sepakat dan berkomitmen agar efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap pendidikan termasuk beasiswa dan kenaikan UKT.

"Kita akan kawal dan sudah ada statemen juga dari pemerintah pusat. Kami juga bersinergi dengan teman-teman di DPR RI dan dengan baleg Komisi XI," jelasnya.

Selain itu para mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait dengan HAM. Dimana salah satu temuan kasusnya adalah penertiban lahan Pemprov Lampung di Sabah Balau beberapa waktu yang lalu.

"Mereka berharap kedepan ada pendekatan yang humanis dari pemerintah dan stakeholder terkait ketika melakukan penertiban. Ada 43 rumah warga yang terdampak penertiban dan 7 sudah mendapatkan kompensasi dan sisanya yang belum mendapatkan kompensasi harus ada pendekatan," tuturnya.

Selanjutnya massa aksi juga menyampaikan terkait dengan permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung.

Sumber: