Dicecar Masalah Pekerja Migran Ini Jawaban Paslon Bupati Ela Siti Nuryamah

Dicecar Masalah Pekerja Migran Ini Jawaban Paslon Bupati Ela Siti Nuryamah

PASLON 01 : Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi saat debat ketiga Sabtu malam.-Radar TV-

BATANGHARI, RADARTVNEWS.COM – Pasangan calon 01 Ela Siti Nuryamah – Azwar Hadi tampil baik dalam debat publik ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.  

Di segmen kedua, panelis menanyakan kepada paslon 01 terkait prestasi Kabupaten Lamtim sebagai daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling tinggi se-Lampung. 

Panelis menanyakan bagaiman strategi pemerintah daerah untuk menyiapkan dan membekali keterampilan PMI agar sesuai dengan permintaan luar negeri, perlinduangan, dan pembinaan pasca kembali ke tanah air. 

Ela menjawab dengan lugas. Anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang gagal maju kembali di pemilu 2024 ini menyatakan Lamtim menempati peringkat tertinggi pengiriman PMI mencapai 15 ribu lebih.

”Kami bertekad untuk membuat regulasi Perda tentang Perlindungan TKI sebagai turunan UU Nomor 18/ 2007 dan PP Nomor 58 Tahun 2021, kami akan bekerja keras untuk memperjuangkan perda,” kata dia.

Selanjutnya, Ela menyebut akan membekali TKI dengan pendidikan melalui kurikulum berbasis kompetensi. ”Dilatih dan kerja sama dengan perusahan. Membangun komunikasi, sosialisasi dan edukasi,” kata dia. 

Panelis kemudian memberi penajaman terkait jawaban paslon. ”Lamtim merupakan penyedia PMI tertinggi, ada persoalan PJTKI illegal ini jadi masalah sendiri. ”Kira – kira bagaimana cara atasi PJTKI illegal,” tanya panelis.

Menariknya meski berlebel debat paslon. Namun Ela tak memberikan kesempatan wakilnya Azwar Hadi untuk menyampaikan jawaban meski sangat sedikitpun.

Sebaliknya, paslon 02 Dawam Rahardjo tahu benar cara memberdayakan potensi wakilnya. Ketut Erawan tampak menguasai permasalahan daerah. Dirinya mampu menjawab, membeberkan dan menguraikan setiap pertanyaan dan tanggapan paslon 01. 

Ela menjawab jika menemukan PJTKI bermasalah yakni ada beberapa kasus ditemukan pelanggaran maka layak evaluasi. Pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk cabut izin.

”Terkait TKI bermasalah dengan hukum. Selama ini, kejadian pemerintah selalu tutup mata. Ini adalah keprihatinan bersama yang butuh koordinasi bersama,” kata dia.

Pihaknya juga akan mengasuransikan TKI,”Banyak kena masalah, tapi kita diam saja,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: