Penuhi Panggilan KPK, Gubernur Lampung Diminta Klarifikasi LHKPN

BANDARLAMPUNG : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat ada kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Untuk itu, KPK mengundang Arinal untuk memberikan klarifikasi atas harta yang tercatat mencapai Rp 23.243.777.572. Arinal mendatangi gedung KPK pada Jumat 1 September 2023. Jika ditelisik dari laman LHKPN KPK, Ketua DPD Golkar Lampung ini tercatat menyerahkan LHKPN pada 28 Maret 2023, berisi laporan perolehan harta selama tahun 2022. Dalam LHKPN tersebut, Arinal tercatat memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan senilai Rp 7.533.195.000. Aset tak bergerak itu menyebar di Bandarlampung dan Lampung Selatan Provinsi Lampung, Bogor, Jawa Barat dan Sleman Provinsi Jogjakarta. Turut dicantumkan dalam laporan kepemilikan tiga mobil senilai Rp 494.627.000. Dengan memiliki harta bergerak lainnya bernilai Rp 320.186.200. Pria kelahiran Waykanan ini juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 14.910.660.708 (Rp 14,9 miliar). Termasuk utang Rp 14.891.336. Klarifikasi atau penjelasan ini dibutuhkan, untuk memberikan keterangan secara gamblang terkait kerancuan temuan sejumlah transaksi keuangan yang tengah dipelajari tim Direktorat LHKPN. "Arinal kita undang ke sini. (Diklarifikasi) dalam rangka LHKPN," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan. Diterangkannya terdapat beberapa transaksi keuangan. Pemeriksaan LHKPN gubernur dilakukan bersamaan dengan LHKPN Kepala Dinas Kesehatan, dan wagub,. ”Untuk kadinkes nggak ada indikasi, yang Wagub itu ada pisah harta dengan suaminya jadi kita nggak bisa dalami suaminya. Yang Gubernur ini ada beberapa transaksi yang kita mintai klarifikasi," ujarnya. Tim Direktorat LHKPN masih mempelajari hasil klarifikasi kepada Arinal. Namun, dia menyebut ada temuan signifikan dari kekayaan Arinal yang kini tengah dianalisa. "Tapi kalau sampai diundang ke sini signifikan lah," tegasnya.(*)

Sumber: