asn

Fraksi PKB Lampung: Hadapi New Normal, Protokol Kesehatan Ponpes Harus Diperhatikan

Fraksi PKB Lampung: Hadapi New Normal, Protokol Kesehatan Ponpes Harus Diperhatikan

Radartvnews.com- Kebijakan new normal yang akan diterapkan pemerintah pusat diharapkan dapat menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19.

Masa pandemi memberi dampak besar bagi perekonomian seluruh lapisan masyarakat, termasuk kehidupan di pesantren yang di dalamnya memuat kehidupan santri, pengajar, masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren.

Di Lampung misalnya, dalam persiapan penerapan new normal di pesantren, kondisi sarana dan prasarana harus lebih diperhatikan.

Sebagian besar pesantren di Lampung belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokoler Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Okta Rijaya, Jumat (29/5).

"Kebutuhan sarana prasarana di pesantren dalam penerapan new normal seyogyanya harus dipenuhi, seperti Pusat Kesehatan pesantren beserta tenaga dan alat medis, sarana MCK yang memenuhi standar protokoler Covid-19, wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, APD termasuk alat rapid tes, hand sanitizer dan masker, serta kebutuhan penambahan ruang untuk karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing," jelas Okta didampingi Wakil Ketua Fraksi Jauharoh, Noverisman Subing, dan anggota fraksi PKB DPRD Lampung lainnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu pesantren mempersiapkan diri menghadapi masa new normal sekaligus akan mengawal kebijakan tersebut hingga tingkat implementasinya.

"Kami juga meminta kepada pemerintah provinsi Lampung agar dapat memenuhi kebutuhan pesantren selama new normal. Kami juga meminta F PKB kabupaten/kota se-Lampung untuk menyuarakan hal yang sama ke Pemda masing-masing," ucapnya.

Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi terutama oleh pemerintah Provinsi Lampung. “Pemprov Lampung harus memberikan bantuan nyata kepada pesantren dalam bentuk memfasilitasi rapid tes dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kyai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar mengajar di pesantren, pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi minimal 14 hari, penyediaan sarana belajar yang memenuhi standar new normal, penyiapan SOP atau prosedur tetap, serta alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk pesantren selama masa new normal," tugas Kita.

Sementara, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Jauharoh menambahkan, kesembilan anggota Fraksi PKB sudah turun ke dapil masing-masing untuk mengkroscek situasi dan kondisi pesantren yang ada di Lampung.

"Kami prihatin dengan kondisinya seperti itu, maka kami kumpul hari ini ingin menyuarakan hal tersebut. Untuk itu, kami mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan pesantren selama new normal," tandas Ketua Bapemperda DPRD Lampung ini. (rls/san)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: