DPRD Lampung Tegaskan Program MBG Harus Sesuai Tujuan Awal

RADARTVNEWS.COM - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Fahlevi, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus dijalankan sesuai tujuan awal, yakni untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa. Ia menolak aspirasi masyarakat yang mengusulkan agar program MBG diganti dengan bantuan uang tunai karena dianggap tidak sejalan dengan sasaran program.

Menurut Garinca, pemerintah sudah memiliki berbagai bentuk bantuan sosial tunai, sehingga MBG tidak perlu dialihkan. “Pemerintah sudah memiliki bantuan sosial dalam bentuk tunai lainnya. Saya rasa Presiden Prabowo ingin menciptakan asas keadilan bagi seluruh anak untuk bisa mendapatkan layanan gizi dan makanan gratis,” ujarnya di Bandarlampung, Selasa.

Ia menilai penyaluran bantuan dalam bentuk uang justru berisiko tidak tepat sasaran kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan. “Kalau uang itu dititipkan ke orang tua, kalau orang tuanya bisa menggunakan dengan benar tidak masalah. Tapi kalau digunakan untuk hal lain nanti tidak produktif juga, artinya ini bukan solusi. Sudah benar dibangun, diciptakan untuk penerima manfaat MBG,” kata Garinca menambahkan.

Lebih lanjut, Garinca menekankan bahwa manfaat program MBG tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Ia menyebutkan hasil dari program ini baru akan terlihat dalam dua atau tiga tahun mendatang. “Mungkin belum bisa kita lihat dalam satu tahun ini, tapi mungkin bisa terlihat dua atau tiga tahun ke depan. Indikatornya adalah menciptakan anak-anak yang sehat, bebas stunting, dan cerdas,” tegasnya.

Ia memastikan DPRD Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan program tersebut. Fokus utama pengawasan, kata Garinca, adalah memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai standar. “Fokus kami DPRD adalah pengawasan bagaimana dapur MBG itu bisa sejalan dengan tujuan awal, menciptakan makanan bergizi yang higienis dan sehat untuk kesehatan anak-anak kita di Lampung,” jelasnya.

BACA JUGA:Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Penanganan Kasus Keracunan MBG

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah juga disebut akan terus melakukan evaluasi serta terbuka terhadap masukan dan kritik.

“Untuk tetap menjaga agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi. Maka kami akan memperketat kembali prosedur tetap dari program makan bergizi gratis,” kata Wihaji. Ia menambahkan, langkah itu penting dilakukan agar pelaksanaan program bisa berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait insiden keracunan makanan pada pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai “insiden keamanan pangan” yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Nanik mengakui bahwa sebagian besar insiden terjadi karena standar operasional yang tidak dijalankan dengan baik. “Sebesar 80 persen kejadian disebabkan SOP yang tidak dipatuhi, baik oleh mitra maupun tim BGN. Kesalahan terbesar ada pada kami karena pengawasan yang masih kurang. Jadi, kami mengaku salah,” ujarnya dalam keterangan pers.

BACA JUGA:JPPI Ungkap Guru Jadi Tumbal Program MBG, dari Kasus Keracunan hingga Ganti Nampan Hilang

Sumber: