Prabowo Kerahkan TNI Kawal Kejaksaan, Sinyal Perang Terbuka pada Oligarki

JAKARTA, RADARTVNEWS.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi dikerahkan untuk menjaga seluruh kantor Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung di Indonesia. Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram KSAD Nomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan Agung yang ditandatangani 6 April 2023.

Instruksi ini menugaskan lebih dari 6.000 personel dari satuan tempur dan bantuan tempur, seperti infanteri, artileri, hingga zeni, untuk berjaga di seluruh kantor kejaksaan. Masing-masing Kejari dijaga oleh 10 personel, Kejati 30 personel, dan Kejaksaan Agung oleh satu kompi. 

Penempatan ini bersifat terbuka dan bersenjata, bukan operasi intelijen, serta dilakukan secara rotasi per bulan. Bila tidak mencukupi, TNI AL dan AU diminta turut membantu.

Langkah ini menyusul penyitaan besar-besaran oleh Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. 

Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp104 triliun, dengan aset dan dana yang disita meliputi Rp6,8 triliun dalam rupiah dan berbagai mata uang asing seperti dolar AS, dolar Singapura, yen, yuan, hingga ringgit. Dana tersebut langsung disetorkan ke rekening khusus pemerintah di Bank Persepsi.

Koordinasi Strategis, Bukan Instruksi Presiden Langsung

Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, menegaskan bahwa pengerahan TNI bukan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, melainkan implementasi dari MoU 2023. 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hanya menindaklanjuti kerja sama yang sudah lama berjalan, bukan instruksi politik dari Presiden. Namun Dudung mengakui bahwa secara etik, setiap kerja sama strategis seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai panglima tertinggi TNI.

Kenapa TNI, Bukan Polri?

Pengamat militer Selamat Ginting menyebut bahwa penempatan TNI menggantikan Polri karena hubungan antara Kejaksaan dan Polri memburuk, terutama pasca kasus timah. 

Saat itu, jaksa dikuntit oleh oknum polisi, memunculkan ketegangan psikologis. "Kejaksaan lebih solid. Polri tidak dipercaya, apalagi KPK yang dianggap dekat dengan elite lama," ujar Ginting dalam kanal Akbar Faisal Uncensored.

Menurut Ginting, Kejaksaan kini menjadi garda depan Prabowo melawan apa yang disebutnya “oligarki hitam”—kelompok konglomerat yang menguasai jutaan hektare lahan secara ilegal dan menghindari pajak. Dari sekitar 15 juta hektare lahan milik swasta, sekitar 5–6 juta hektare tidak membayar pajak. 

Upaya persuasif melalui Satgas Luhut dinilai gagal. Maka, Prabowo kini memilih jalur koersif.

Langkah Koersif: Sinyal Perang Terbuka pada Oligarki

Sumber: