Melihat Kembali Kebijakan WFH Satu Hari, Solusi Hemat BBM atau Kebijakan Setengah Hati?

RADARTVNEWS.COM - Kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu kembali menjadi sorotan. Pemerintah mendorong langkah ini sebagai strategi efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga minyak dunia.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar efektif, atau hanya solusi jangka pendek yang dampaknya terbatas?

Jika ditarik ke konteks awal, WFH bukanlah konsep baru. Saat pandemi Covid-19, kebijakan ini terbukti mampu menekan mobilitas secara signifikan. Konsumsi BBM pun ikut turun karena adanya faktor pembatasan aktivitas yang ketat.

Namun, kondisi saat ini berbeda. Tidak ada lagi faktor “pemaksa” yang membuat masyarakat benar-benar tinggal di rumah.

Pemerintah sendiri memperkirakan WFH satu hari bisa menghemat hingga 20% konsumsi BBM. Secara teori, angka ini terlihat menjanjikan.

Pengurangan perjalanan harian, terutama di kota besar, memang berpotensi menekan penggunaan kendaraan pribadi. Tetapi dalam praktiknya, realitas tidak sesederhana itu.

 BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Naik Imbas Perang Iran-Israel! Pemerintah Perlu Antisipasi Harga BBM Domestik

Sejumlah pengamat menilai dampak kebijakan ini cenderung marginal. Konsumsi BBM nasional tidak hanya ditentukan oleh mobilitas pekerja, tetapi juga oleh sektor logistik, distribusi barang, dan aktivitas non-kerja lainnya.

Artinya, meskipun ada pengurangan perjalanan komuter, kontribusinya terhadap total konsumsi energi nasional relatif kecil.

Selain itu, terdapat fenomena pergeseran konsumsi energi. Ketika seseorang bekerja dari rumah, penggunaan listrik dan energi rumah tangga meningkat.

Bahkan, tidak sedikit yang justru memanfaatkan WFH untuk bepergian ke tempat lain, seperti kafe atau lokasi wisata. Dalam konteks ini, alih-alih mengurangi konsumsi energi, kebijakan ini justru berpotensi menggeser pola konsumsi.

Dari sisi produktivitas, dampaknya juga tidak seragam. Sektor berbasis digital mungkin tidak mengalami kendala berarti.

Namun, sektor yang membutuhkan koordinasi intensif atau kehadiran fisik bisa mengalami penurunan efisiensi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan swasta yang harus menyesuaikan sistem kerja tanpa mengorbankan output.

Lebih jauh lagi, implementasi kebijakan ini juga menyentuh aspek sosial-ekonomi.

Sumber: