Aksi Hari Bumi Lampung Soroti Krisis Ekologi

RADARTVNEWS.COM — Momentum Hari Bumi tahun ini di Bandar Lampung tidak dilewatkan begitu saja. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Energi Bersih Lampung turun ke jalan, Rabu (22/4/2026), dengan memusatkan aksi di Tugu Adipura.

Mereka datang bukan sekadar memperingati. Ada kegelisahan yang dibawa, terutama soal kondisi lingkungan di Lampung yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Puluhan organisasi ikut terlibat dalam aksi ini. Mulai dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, hingga lembaga bantuan hukum. Orasi berlangsung bergantian, menyuarakan keresahan yang sama: krisis ekologis yang kian terasa di kehidupan sehari-hari.

Isu yang diangkat tidak jauh dari pengalaman warga. Banjir yang berulang di Bandar Lampung menjadi salah satu sorotan utama. Bagi aliansi, kejadian itu tidak bisa lagi dilihat sebagai peristiwa alam semata.

Dalam orasinya, perwakilan aliansi, Haykal, menilai narasi soal cuaca ekstrem terlalu sering dijadikan penjelasan tunggal.

“Setiap kali bencana datang, pemerintah selalu berlindung di balik narasi anomali iklim. Padahal, ada peran kebijakan yang selama bertahun-tahun membuka pintu bagi perusakan sistematis oleh korporasi melalui industri ekstraktif dan alih fungsi lahan masif,” ujar Haykal.

Pernyataan itu menggambarkan keresahan yang ingin ditegaskan dalam aksi hari itu. Bencana ekologis dipandang sebagai hasil dari keputusan panjang, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba.

Aliansi menilai pengelolaan ruang hidup di Lampung bergerak ke arah yang keliru. Kepentingan investasi dianggap lebih dominan, sementara dampak lingkungan dan sosial sering kali berada di posisi belakang.

Dari situ, empat tuntutan utama disampaikan. Mereka mendesak evaluasi dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah agar lebih berpihak pada perlindungan lingkungan.

Izin-izin yang dinilai merusak ekosistem juga diminta untuk dicabut. Langkah ini dianggap penting agar kerusakan tidak terus berulang di masa depan.

Aliansi juga menyoroti pentingnya kebijakan yang memperhatikan kelompok rentan, termasuk perempuan, dalam perencanaan tata kota.

Di sisi lain, tanggung jawab terhadap korban banjir menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Mereka menuntut pemenuhan hak normatif serta ganti kerugian bagi masyarakat yang terdampak.

Aksi ini tidak berhenti pada penyampaian kritik. Ada harapan yang ingin didorong lewat ruang publik.

Aliansi ingin melihat perubahan nyata dalam cara pemerintah mengelola lingkungan. Kebijakan yang diambil diharapkan tidak lagi mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Sumber: