Lampung Peringkat Pertama Penanganan Konflik Periode April 2017

radartvnews.com – Provinsi Lampung menempati peringkat pertama hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 periode B 04 (April) untuk Regional Sumatera dan Jawa. "Diharapkan nilai ini dapat terus dipertahankan hingga penilaian periode B 08 (Agustus) dan B 12 (Desember)," ujar  Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung pada acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Aula Bhineka Tunggal Ika Badan Kesbangpol. Irwan menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung mampu mendapatkan nilai tertinggi di Regional Sumatera dan Jawa karena administrasi laporan berjalan tertib dan penanganan konflik secara langsung. “Menjadi juara pertama  dalam penanganan konflik merupakan hasil kerja sama semua unsur terkait. Untuk itu, atas nama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, saya mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait atas upaya peningkatan sinergitas dalam rangka menjaga kestabilan dari konflik sosial," kata Irwan Sihar. Mempertahankan apa yang diperoleh itu, kata dia, lebih sulit dibandingkan merebutnya. "Semoga ini dapat terus dipertahankan,“ kata dia. Pada bagian lain, Karo Ops Polda Lampung Kombes Hariyoso mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung terus berupaya dalam penanganan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Menurut dia, konflik sosial yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh perebutan sumber daya manusia (SDM) dan pendistribusian sumber daya serta harga diri. Berdasarkan evaluasi Polri,  konflik sosial terus berkembang seiring kegiatan masyarakat seperti bidang politik dan ekonomi. "Masyarakat selalu ingin memiliki kehidupan yang baik, sehingga dinamika kehidupan terus berjalan seiring dengan berkembangnya suatu konflik sosial,” ujar Dir Intelkam Polda Lampung Kombes Pol. Amran Ampulembang. Amran menjelaskan saat ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membawa ideologi komunis yang berhubungan dengan radikalisme. "Untuk itu kita perlu mengatur sedemikian sehingga ideologi tersebut tidak mampu berkembang seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki paham ideologi radikal." Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam menekan konflik sosial yang sejalan dengan tugas kepolisian dalam melaksanakan harkamtibmas. Khususnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. (rls)