PKS menegaskan, peningkatan pembangunan fisik jangan sampai harus dibayar dengan berkurangnya investasi terhadap pembangunan manusia.
Hibah Naik, PKS Minta Transparansi
PKS juga menyoroti kenaikan anggaran hibah sebesar Rp82,16 miliar, sehingga totalnya mencapai lebih dari Rp404 miliar.
Besarnya anggaran hibah, menurut PKS, harus diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang semakin kuat.
Pemerintah diminta menjelaskan siapa penerima hibah, untuk kepentingan apa, berapa besarannya, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
PKS juga menaruh perhatian pada penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp50 miliar menjadi Rp15 miliar atau turun sekitar 70 persen.
Kondisi ini dinilai perlu mendapat penjelasan karena Lampung menghadapi berbagai risiko bencana. PKS meminta pemerintah memastikan pengurangan tersebut tidak mengganggu kesiapan daerah menghadapi kondisi darurat.
BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Tembus US$101 per Barel, Tertinggi Sejak Mei
PKS: Bertambah Anggaran, Harus Bertambah Manfaat
Di tengah berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS tetap menyatakan Raperda Perubahan APBD Lampung 2026 dapat dilanjutkan pembahasannya.
Namun, pemerintah diminta memberikan jawaban dan penjelasan yang jelas, terukur, serta terbuka terhadap berbagai persoalan yang disampaikan.
PKS mendorong agar perubahan APBD benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, terutama infrastruktur, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi produktif.
Pada akhirnya, PKS mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
Lebih jauh, anggaran harus bisa menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat: meningkatkan pendapatan petani, membantu usaha kecil berkembang, memperbaiki pendidikan, mempermudah layanan kesehatan, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pesan PKS pun sederhana: ketika anggaran bertambah, manfaat bagi rakyat juga harus ikut bertambah. (*)