Perubahan APBD Lampung, PKS Minta Anggaran Lebih Tepat Sasaran

Bandar Lampung, RADARTVNEWS.COM – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung.

Bagi PKS, perubahan APBD bukan sekadar memindahkan angka dari satu pos ke pos lainnya. Setiap rupiah anggaran harus memiliki alasan yang jelas, tujuan yang terukur, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Lampung 2026. 

Salah satu perhatian utama PKS adalah kondisi fiskal daerah. Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah turun sekitar Rp19,67 miliar, dari Rp7,012 triliun menjadi Rp6,993 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat sekitar Rp74,66 miliar, dari Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun. Kondisi tersebut membuat defisit daerah naik dari sekitar Rp904 miliar menjadi Rp998,32 miliar. 

Yang menjadi perhatian lebih besar, penerimaan pembiayaan melalui utang daerah sebesar Rp1 triliun tetap dipertahankan.

PKS meminta Pemerintah Provinsi Lampung membuka secara rinci penggunaan utang tersebut. Mulai dari kegiatan yang akan dibiayai, jangka waktu pembayaran, beban bunga, hingga kemampuan keuangan daerah untuk melunasinya pada tahun-tahun mendatang.

Menurut PKS, masyarakat jangan sampai harus menanggung utang selama bertahun-tahun untuk membiayai belanja yang manfaatnya hanya dirasakan dalam waktu singkat. 

BACA JUGA:Prabowo Akui Sering Diingatkan Staf agar Berpidato Sesuai Teks

Anggaran Pendidikan Turun Rp157 Miliar

Sorotan lainnya datang dari sektor pendidikan.

Fraksi PKS mencatat anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkurang sekitar Rp157,49 miliar, dari Rp2,367 triliun menjadi Rp2,210 triliun.

PKS memahami bahwa anggaran pendidikan tidak hanya berada pada Dinas Pendidikan dan kewajiban belanja pendidikan tetap harus memenuhi ketentuan minimal 20 persen.

Namun, fraksi tersebut meminta pemerintah menjelaskan dari pos mana pengurangan anggaran itu dilakukan.

Sumber: