RADARTVNEWS.COM – Sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah diminta tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan persoalan tersebut mendapat penanganan yang nyata.
Ada delapan isu yang menjadi perhatian DPR. Di antaranya penyelesaian berbagai kasus hukum, kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan lapangan kerja serta perlindungan bagi pekerja migran dan pengemudi transportasi online.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian, terlebih menghadapi kemarau panjang yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air dan sektor pertanian.
DPR juga menyoroti tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah didorong terus memperbaiki pengelolaan pendidikan agar anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi ekonomi, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dinilai penting untuk menggerakkan sektor riil dan membuka kesempatan kerja.
Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi perhatian. Begitu pula dengan akses dan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan yang masih perlu terus diperbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Di bidang legislasi, DPR bersama pemerintah mencatat telah menyelesaikan 28 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang sejak tahun sidang 2024.
Untuk masa sidang kali ini, DPR membahas 14 RUU yang sudah masuk tahap pembicaraan tingkat I dan menyusun 43 RUU.
Salah satu yang masih menjadi perhatian adalah RUU Perampasan Aset. Pembahasannya masih berada pada tahap penyusunan dan pengumpulan masukan dari masyarakat.
DPR menilai keterlibatan publik penting dilakukan agar aturan yang nantinya disusun memiliki substansi yang kuat dan dapat diterima masyarakat.
Sementara itu, DPR juga memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan APBN 2027. Dengan belanja negara yang diproyeksikan mendekati Rp4.000 triliun, besarnya anggaran dinilai tidak cukup hanya dilihat dari nominalnya.
Kinerja APBN harus terlihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari petani, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga penyerapan tenaga kerja.
DPR meminta pendapatan negara dihimpun secara adil tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Belanja negara juga harus semakin tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.
Pengelolaan defisit dan utang diminta dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Sementara transfer ke daerah diharapkan benar-benar mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Persoalan lain yang ikut disoroti adalah kondisi ruang digital. DPR menilai penyebaran hoaks dan disinformasi masih menjadi masalah, termasuk munculnya kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR.