Buruh Lampung Desak Hapus Outsourcing Hingga Hapus Pajak THR

Senin 04-05-2026,19:01 WIB

Reporter : MG M. Rivaldo Putra

Editor : Jefri Ardi

RADARTVNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan perwakilan serikat buruh sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang berlangsung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, pada 4 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi penutup dari berbagai kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan, termasuk aksi sosial oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Lampung seperti khitanan massal, layanan kesehatan gratis, dan donor darah.

Dalam forum tersebut, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah. Di tingkat nasional, mereka mendorong percepatan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penghapusan sistem outsourcing, serta perbaikan kebijakan upah dan perpajakan yang dinilai masih memberatkan pekerja, termasuk terkait THR dan pesangon.

Selain itu, buruh juga mengangkat isu lain seperti pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset, pengurangan potongan bagi pengemudi ojek online, pembentukan satuan tugas untuk mencegah gelombang PHK, serta peningkatan status guru honorer menjadi aparatur sipil negara.

Untuk tingkat daerah, KSPI menyoroti masih seringnya terjadi pelanggaran ketenagakerjaan, seperti PHK sepihak dan lemahnya pengawasan. Mereka meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret, seperti membentuk Satgas PHK, mengaktifkan kembali forum kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta memperkuat fungsi pengawasan di dinas terkait.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia menegaskan bahwa isu yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan melalui mekanisme resmi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Peran aktif perusahaan dinilai sangat penting dalam memastikan pekerja mendapatkan jaminan sosial yang layak.

Melalui momentum May Day ini, pemerintah berharap terjalin kerja sama yang lebih kuat antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan di Lampung. (*)

Tags : #upah #phk #pemprov lampung #outsourcing #mpbi #may day 2026 #kspi #ketenagakerjaan #buruh lampung #bpjs ketenagakerjaan

Kategori :

Buruh Lampung Desak Hapus Outsourcing Hingga Hapus Pajak THR

Terkait

Kendaraan Niaga Makin Diminati, Distribusi Komoditas Lampung Ikut Disorot

Perubahan APBD Lampung 2026 Disepakati, Pendapatan Daerah Naik Rp20,77 Miliar

Nobar Bareng Difabel, Wagub Jihan Beri Ruang Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Hotspot Lampung Tembus 91 Titik, Fraksi PKS Minta Pemprov Perkuat Respons di Lapangan

Pemprov Lampung Imbau Warga Jauhi Radius 3 Km Gunung Anak Krakatau

Terpopuler

Dari Dunia Teknik ke Panggung Internasional, Ais Raih Runner Up 2 Mister International 2026

BPJS Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Apa Dampaknya bagi Peserta? Antrean dan Pelayanan Jadi Sorotan

Bukan Cuma Makanan Utama, Saus Tinggi Kalori Bisa Bikin Asupan Harian Membengkak

Komisi X Soroti Akurasi Data Desil, Seleksi KIP Kuliah Diusulkan Tetap Berbasis Verifikasi Ekonomi

Kasus KM Virgo Transport 8 Kini Ditangani Mabes Polri, 69 Orang Masih Dicari

Terkini

Kemenkes Uji Coba Sistem Rujukan JKN Tanpa Jenjang, Pasien Bisa Dapat Layanan Lebih Cepat

Guru Bahasa Lampung Kenalkan Pisa’an kepada Generasi Muda

Viral! Mic Masih Menyala, Ucapan Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya kepada Staf Terekam Kamera

Sering Makan Gorengan Bisa Picu Beragam Masalah Kesehatan, Ini yang Perlu Diperhatikan!

Muhammadiyah Dorong BPJPH Tetapkan Label Nonhalal untuk Rokok dan Vape