RADARTVNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan perwakilan serikat buruh sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang berlangsung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, pada 4 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi penutup dari berbagai kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan, termasuk aksi sosial oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Lampung seperti khitanan massal, layanan kesehatan gratis, dan donor darah.
Dalam forum tersebut, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah. Di tingkat nasional, mereka mendorong percepatan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penghapusan sistem outsourcing, serta perbaikan kebijakan upah dan perpajakan yang dinilai masih memberatkan pekerja, termasuk terkait THR dan pesangon. Selain itu, buruh juga mengangkat isu lain seperti pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset, pengurangan potongan bagi pengemudi ojek online, pembentukan satuan tugas untuk mencegah gelombang PHK, serta peningkatan status guru honorer menjadi aparatur sipil negara. Untuk tingkat daerah, KSPI menyoroti masih seringnya terjadi pelanggaran ketenagakerjaan, seperti PHK sepihak dan lemahnya pengawasan. Mereka meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret, seperti membentuk Satgas PHK, mengaktifkan kembali forum kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta memperkuat fungsi pengawasan di dinas terkait. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia menegaskan bahwa isu yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan melalui mekanisme resmi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Peran aktif perusahaan dinilai sangat penting dalam memastikan pekerja mendapatkan jaminan sosial yang layak. Melalui momentum May Day ini, pemerintah berharap terjalin kerja sama yang lebih kuat antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan di Lampung. (*)Buruh Lampung Desak Hapus Outsourcing Hingga Hapus Pajak THR
Senin 04-05-2026,19:01 WIB
Reporter : MG M. Rivaldo Putra
Editor : Jefri Ardi
Tags : #upah
#phk
#pemprov lampung
#outsourcing
#mpbi
#may day 2026
#kspi
#ketenagakerjaan
#buruh lampung
#bpjs ketenagakerjaan
Kategori :
Terkait
Sabtu 24-10-2026,20:15 WIB
Pemprov Lampung Tunggu Keputusan Kemendagri soal Jabatan Dua Bupati
Jumat 23-10-2026,20:28 WIB
Nilai Tambah Jagung Rp407 per Kilogram, Kapan 82 Bed Dryer Menjangkau Petani Lampung?
Rabu 14-10-2026,15:55 WIB
Kopdes Mulai Dipantau 15 Oktober, Lampung Masih Soroti Kendala Modal untuk Serap Panen
Jumat 09-10-2026,16:12 WIB
Kawal PLTP Rajabasa, Pemprov Lampung Siapkan Proyek Listrik Serap 2.000 Pekerja
Senin 05-10-2026,20:00 WIB
Perlindungan Pekerja Lampung Baru 21 Persen, Pemprov Ajak Swasta Turut Berperan
Terpopuler
Jumat 13-11-2026,16:21 WIB
Crane Proyek Ambruk di Kuningan Jaksel, Satu Pekerja Tewas
Jumat 13-11-2026,23:13 WIB
Microsoft 365 Alami Gangguan Besar, Puluhan Ribu Pengguna Tak Bisa Akses Outlook dan Teams
Jumat 13-11-2026,16:20 WIB
Sampah Makanan Berdampak pada Lingkungan, Kenali Penyebab dan Cara Menguranginya
Jumat 13-11-2026,20:49 WIB
Samsung Siapkan Desain Baru untuk Galaxy S27 Series, Modul Kamera Berubah Total
Jumat 13-11-2026,18:43 WIB
iShowSpeed Dinobatkan Jadi Streamer Terbaik 2026, Pidato Kemenangan Pakai Bahasa Indonesia
Terkini
Sabtu 14-11-2026,13:32 WIB
Dukung Program 3 Juta Rumah, BSMS Lampung Perkuat Akses Hunian Layak Bagi MBR
Sabtu 14-11-2026,11:35 WIB
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Tembus Rp173,2 Triliun Hingga Akhir Oktober 2026
Sabtu 14-11-2026,10:46 WIB
Aturan 2 Menit Senjata Ampuh Atasi Prokrastinasi dan Tingkatkan Produktivitas Harian
Sabtu 14-11-2026,10:21 WIB
Kejati Jabar Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Gedung UPI, Kerugian Negara Capai Rp 25,98 Miliar
Jumat 13-11-2026,23:15 WIB