RADARTVNEWS.COM - Setelah berminggu-minggu bungkam, pemerintah Iran akhirnya mengungkap angka resmi korban tewas dalam rangkaian demonstrasi berdarah yang mengguncang negeri itu sejak 28 Desember 2025. Untuk pertama kalinya, otoritas Teheran mengakui bahwa ribuan nyawa melayang di tengah gelombang protes yang terus meluas.
Dalam laporan resminya yang dirilis Rabu (21/1), Yayasan Veteran dan Martir Iran—sebagaimana disiarkan televisi pemerintah menyebut sedikitnya 3.117 orang tewas selama aksi unjuk rasa berlangsung hingga hari ini.
Mayoritas korban, menurut klaim pemerintah, berasal dari kalangan aparat keamanan. Sebanyak 2.427 orang disebut sebagai anggota pasukan keamanan yang tewas dan oleh negara dikategorikan sebagai “martir” atau korban “tidak bersalah”.
“Sementara 690 orang lainnya merupakan teroris, perusuh, dan pihak yang menyerang lokasi militer,” ujar Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Pourjamshidian, seperti dikutip AFP.
Pourjamshidian menilai tingginya jumlah korban dari pihak keamanan justru mencerminkan sikap “pengendalian diri dan toleransi” aparat dalam menghadapi demonstrasi yang kerap berujung bentrok tersebut.
Tak hanya itu, Yayasan Veteran dan Martir juga menuding adanya campur tangan asing. Amerika Serikat dituduh berada di balik aksi kekerasan dengan mendukung dan mempersenjatai pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan.
BACA JUGA:Iran Terancam Chaos, Demonstrasi Meluas hingga Internet Diputus
BACA JUGA:Gen Z Nepal Perbaiki Fasilitas Umum Usai Gelar Aksi Demo Antikorupsi
Namun, klaim resmi pemerintah ini dibantah keras oleh kelompok pembela hak asasi manusia. Iran Human Rights (IHR), sebuah LSM berbasis di Norwegia, memperkirakan jumlah korban tewas sesungguhnya jauh melampaui angka yang diumumkan Teheran.
Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, menyebut bukti-bukti yang muncul mengindikasikan praktik sistematis negara dalam meremehkan skala kekerasan.
“Republik Islam memiliki pola yang terdokumentasi dengan baik dalam meremehkan kekerasan mematikan oleh negara,” katanya kepada AFP. Ia bahkan memperingatkan, jika pola pelaporan eksekusi diterapkan pada kasus ini, jumlah korban tewas bisa mencapai sekitar 25.000 orang.
Menurut Moghaddam, bukti lapangan menunjukkan aparat negara bertanggung jawab atas penembakan demonstran menggunakan peluru tajam. Tuduhan serupa juga disuarakan kelompok HAM internasional, termasuk Amnesty International, yang menyatakan aparat keamanan secara sengaja membidik demonstran dari atap gedung dan mengarahkan tembakan ke bagian vital seperti mata.
Hingga kini, verifikasi independen atas jumlah korban masih sulit dilakukan. Akses internet di Iran masih dibatasi, membuat data dari media resmi maupun pemantau independen sulit diperoleh. Pemantau jaringan NetBlocks mencatat pemadaman internet telah berlangsung dalam waktu lama dan menghambat pendataan korban secara akurat.
Gelombang protes ini sendiri bermula dari kemarahan publik atas krisis ekonomi yang kian memburuk. Namun, seiring waktu, tuntutan massa meluas menjadi gerakan politik yang menantang langsung kepemimpinan rezim ulama yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
Para demonstran menuntut Ayatollah Ali Khamenei mundur dari jabatannya. Gerakan ini juga mendapat dukungan terbuka dari Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran yang kini hidup di pengasingan.