JPPI Ungkap Guru Jadi Tumbal Program MBG, dari Kasus Keracunan hingga Ganti Nampan Hilang

RADARTVNEWS.COM - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini diungkapkan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025). Ia menilai program tersebut menyimpan banyak masalah yang harus segera dievaluasi agar tidak semakin merugikan guru, siswa, maupun masyarakat.

Menurut Ubaid, guru sering kali hanya dijadikan tumbal dalam pelaksanaan MBG. Mereka bukan saja dibebani tugas tambahan, tetapi juga harus menanggung konsekuensi ketika muncul masalah di lapangan. Kasus keracunan makanan hingga kewajiban mengganti perlengkapan yang hilang, seperti nampan, menjadi bukti nyata bahwa guru diperlakukan layaknya pekerja paksa tanpa perlindungan yang jelas.

Lebih jauh, JPPI menemukan indikasi adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG di sejumlah daerah. Ubaid menilai, kondisi ini berpotensi menciptakan praktik tidak sehat dalam pelaksanaan program. Selain itu, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, justru terabaikan. Padahal, lembaga tersebut memiliki kewenangan penting dalam mengawasi distribusi dan menjamin keamanan pangan.

Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional (BGN) yang diharapkan menjadi penjamin akuntabilitas program juga disorot. Menurut Ubaid, BGN gagal menjalankan fungsinya sehingga pengawasan tidak berjalan optimal. Hal ini berdampak pada kualitas makanan yang disajikan, di mana standar gizi MBG dinilai belum sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah.

BACA JUGA:Ahli Gizi Tan Shot Yen Kritik Menu MBG, Usulkan 80 Persen Pangan Lokal

Ubaid juga mengingatkan bahwa program MBG bisa membahayakan hak dan keselamatan anak bila dibiarkan tanpa perbaikan. Menurutnya, keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama agar siswa tidak menjadi korban keracunan atau masalah kesehatan lainnya. Namun hingga kini, persoalan tersebut belum tertangani secara menyeluruh oleh pihak terkait.

Selain itu, JPPI menilai masyarakat sipil dan orang tua murid tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program. Padahal, partisipasi publik dapat menjadi kunci penting dalam memastikan transparansi sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keterlibatan orang tua dinilai akan membuat pengawasan lebih kuat dan berpihak pada kepentingan anak.

Berikut tujuh persoalan utama program MBG yang disoroti JPPI:

1. Guru hanya dijadikan sebagai tumbal sekaligus pekerja paksa program.
2. Diduga adanya indikasi konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG.
3. Peran pemerintah daerah diabaikan dalam pengawasan distribusi serta keamanan.
4. Badan Gizi Nasional (BGN) pusat gagal menjalankan fungsi akuntabilitas.
5. Kualitas standar gizi makanan MBG dinilai bermasalah.
6. Program berpotensi membahayakan hak dan keselamatan anak.
7. Masyarakat sipil maupun orang tua murid tidak dilibatkan dalam pengawasan.

JPPI berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar program MBG benar-benar bisa memberi manfaat, bukan justru menimbulkan masalah baru yang merugikan banyak pihak.

BACA JUGA:Program MBG Rawan Keracunan, Mendagri Tito Tunjuk Pemda Jadi Garda Terdepan