Hal ini diperkuat oleh data Statistik Potensi Desa Provinsi Lampung 2024 dari BPS menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Lampung belum memiliki infrastruktur keamanan yang memadai, seperti poskamling dan satuan perlindungan masyarakat (Linmas). Data menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki pos keamanan aktif, yang dapat mempengaruhi respons awal terhadap kejahatan di pedesaan.
Selain itu, keberadaan Linmas cenderung berbeda antar kabupaten, menunjukkan perbedaan dalam kapasitas pengamanan swakarsa.
Dinamika kriminalitas Lampung 2025 mencerminkan dualitas antara kota dan desa. Jika keamanan adalah hak seluruh warga, maka memastikan desa tidak menjadi titik buta penegakan hukum harus menjadi agenda bersama.