"Yakni tentang pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota dan perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 tentang Walikota," jelasnya.
Ia menambahkan, calon Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan atas kasus tersebut.
"Di mana yang berbunyi, setiap pejabat negara dan pejabat sipil negara dan Kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dapat dipenjara 1 sampai 6 bulan," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nurris Septa Pratama menuturkan, pihaknya masih belum mengetahui hasil dari Bawaslu, maupun Gakkumdu Kota Metro.
KPU Kota Metro menunggu seperti apa putusan final dan inkrah yang ketetapan hukum tetap.
"Jadi terkait itu, kami tidak ingin berandai-andai, prinsipnya KPU tunggu keputusan final. Kami belum tahu putusannya seperti apa," jelasnya.
Septa mengakui, pihaknya juga akan berkoordinasi, dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat.
"Kami juga perlu untuk mendiskusikan dan mengonsultasikannya kepada pimpinan setingkat diatas jika memang nanti putusan tersebut berdampak pada pencalonan," tandasnya.