RADARTV - Puluhan akademisi dari berbagai Universitas di Lampung, menyuarakan kritik situasi politik menjelang pemilu 2024, di Student Lounge Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada Rabu 7 Februari 2024.
Kritik disampakan oleh 41 akademisi berasal dari Universitas Lampung, Universitas Tulang Bawang, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas Mitra Indonesia (UMITRA).
Mewakili akdemisi, Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Prof. Dr Ari Darmastuti mengatakan, pihaknya mengawal dan memastikan pembangunan demokrasi kedepan semakin baik. Pondasi demokrasi dibangun dengan empat pilar nilai demokrasi, yaitu kesamaan, kebebasan, adanya kesetaraan, keadilan dan tertib hukum.
"Oleh karena itu kami menyampaikan keprihatinan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pelanggaran etika tidak hanya mencoreng citra penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, tetapi juga merugikan dan bahkan meruntuhkan hak fundamental warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu," jelasnya.
BACA JUGA:Wajah Caleg DPR RI Partai Ummat Dapil Lampung : Lawan Kezaliman, Tegakan Keadilan
Pernyataan sikap pimpinan negara dapat merusak prinsip demokrasi dan mengancam pondasi penyelenggaraan negara, akan menimbulkan ketidakpercayaan mendalam dan kehilangan legitimasi dalam penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan.
Akademisi Lampung mengkoreksi pejabat dan penyelenggara negara, dan memastikan tidak terjadi sikap dan perilaku yang nyata-nyata sebagai pelanggaran etika.
"Mengingatkan kepada presiden Jokowi, Menteri, kepala daerah, dan ASN serta kepala desa, dapat menjaga sikap benar-benar netral dalam Pemilu. Untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia,"pungkasnya.(*)