Radar TV - Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan menjadi korban peretasan oleh hacker dengan nama anonim "Jimbo" di breachforum pada 27 November 2023.
Dugaan kebocoran data pemilih tetap KPU ini diungkap oleh akun X milik Founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto.
Jimbo mengklaim telah memiliki 250 Juta data pemilih dan dijual sebesar 74 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp. 1,14 miliar.
Ia juga melampirkan 500 ribu sampel data pemilih di Indonesia maupun di Luar Negeri dengan data mulai dari NIK, tanggal lahir hingga alamat.
Dengan melampirkan 500 ribu sampel itu kemudian di verifikasi oleh Pakar Keamanan Siber Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia Cissrec, Pratama Persadha mengatakan data sampel sesuai dengan data yang ada.
BACA JUGA:Tidak Lolos DCT, Bacaleg di Pesawaran Laporkan Pengacara
"500 ribu sampel yang telah kita verifikasi ternyata valid. Ada kode TPS, ada kode kelurahan, ada nomor NIK, nomor KK dan lain-lain, lengkap." Ujar Pratama Persadha.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa saat ini KPU bersama bareskrim, BSSN dan kominfo tengah menelusuri peretasan tersebut.
Kominfo dalam hal ini juga telah merespon soal dugaan peretasan data pemilih di situs KPU dan telah menerjunkan Direktorat Jendral Aptika untuk menelusuri kebocoran tersebut.
"Kita terus melakukan penelusuran dan saya sudah menugaskan Direktorat Jendral Aptika untuk melakukan penelitian apa sebabnya dan bagaimana mengantisipasinya," ungkap Budi Arie Setiadi Menkominfo.
Kasus peretasan situs KPU bukan kali pertama terjadi sebelumnya situs KPU RI pernah di retas medio Maret 2019 dengan menggunakan IP Address luar negeri.
BACA JUGA:Didapuk Jadi TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Bang Aca Non Aktif dari Radar Lampung Grup
Menanggapi peretasan Situs KPU RI, peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai kebocoran data ini bisa menimbulkan penyalahgunaan data seperti disinformasi dan berpotensi digunakan untuk kampanye politik secara personal.
Dimana pencurian data dari server KPU ini bukan pertama kali terjadi, sebab sebelumnya terdapat klaim dari sejumlah akun anonim, salah satunya Bjork, yang menjual data pribadi dari server KPU.
Klaim pencurian data terbaru ini mencuatkan tanya terkait kepentingan-kepentingan tertentu dalam pesta demokrasi dua bulan mendatang. (*)