Lampung Memanggil, Tolak BBM Naik

BANDARLAMPUNG - Sekitar seribu mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung turun bersama memenuhi sepanjang jalan. Massa yang tergabung dalam aliansi Lampung memanggil menggelar aksi untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tampak pagar kawat duri memagari sepanjang halaman DPRD Provinsi Lampung untuk mencegah mahasiswa masuk. Namun setibanya di depan gedung DPRD Provinsi Lampung pada pukul 12.00 wib, para massa aksi meminta pagar kawat berduri untuk dibuka dan membiarkan para massa aksi untuk masuk dan dialog bersama wakil rakyat. Kepolisian justru menyambut dengan shalawat dan adzan dzuhur. Sholawat dan adzan itu dipimpin Kasat Binmas Polresta Bandarlampung, AKP Kurmen yang berdiri di mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara. Ia juga menyampaikan kepada para massa aksi, mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi yang ingin disampaikan dan nanti akan ada perwakilan yang ditunjuk untuk menemui para massa aksi. Juga menghimbau jangan sampai terjadi kerusuhan. Aksi kali ini buntut dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 3 September 2022. Putera, humas dari Aliansi Lampung Memanggil menyampaikan menolak segala bentuk kebijakan anti rakyat dan disertai tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut antara lain menolak kenaikan bbm, menolak RKUHP, lalu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan libatkan masyarakat dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ia juga mengultimatum pemerintah jika tuntutan mereka tidak terpenuhi dalam 1x24 jam, maka akan menggalang aksi lebih besar lagi. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan Ketua DPRD Provinsi Lampung akhirnya menemui massa aksi di depan gedung DPRD pada pukul 14.00 wib. Keduanya menaiki mobil komando milik kepolisian dari atas mobil Nunik mendengarkan orasi yang disampaikan mahasiswa. Namun para massa aksi meminta Wagub dan Ketua DPRD untuk keluar menemui perwakilan mahasiswa, hingga akhirnya keduanya menghampiri mahasiswa di depan gerbang Pemprov Lampung dengan pengawalan ketat dan dilakukan sidang rakyat bersama. Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan, jika pihaknya bersama dengan pemerintah daerah mendengar, memperhatikan dan memahami apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Kenaikan BBM dan juga UU Cipta Kerja menjadi kebijakan ditingkat, tugas pokok dan fungsi kami baik eksekutif maupun legislatif, salah satunya mengatasi yang tidak kalah penting adalah distribusi BBM dan ketersediaan seperti dilingkungan nelayan dan lahan pertanian sesuai prosedur. Selain itu ia juga memastikan jika DPRD Provinsi Lampung, siap melakukan pengawasan dan memastikan jaringan pengaman sosial baik dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah harus tersalurkan dengan cepat. Untuk jaringan pengaman sosial, untuk mengawasi dan memastikan apa yang menjadi perintah oleh pemerintah pusat dan juga anggaran dari Pemda akan kami jalankan. Sementara itu Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, mengungkapkan jika jaring pengaman sosial yang dialokasikan 2 persen dari dana transfer umum akan segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Secepatnya akan kita salurkan yang jelas sesuai dengan mekanisme. Presiden secara khusus melalui kementerian keuangan juga sudah memberikan kemudahan dalam mengambil langkah dalam penanganan inflasi dan kita sudah recofusing anggaran. (jps/san)