APBD Perubahan 2016 , Pemprov Siap Tingkatkan Sektor Riil di Provinsi Lampung

radartvnews.com - Sesuai dengan amanat Undang-undang, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun Anggaran 2016 dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Provinsi Lampung (12/10/2016). Sidang yang dihadiri oleh 45 anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut kemudian membahas dan mengesahkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan, Kebijakan dalam penyusunan rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 telah memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan daerah serta perkiraan besaran dana transfer ke daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. "Namun demikian prinsip kehati-hatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan daerah tetap menjadi acuan. Sehingga upaya meningkatkan pendapatan tetap dalam koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tidak kontra produktif terhadap sektor riil di Provinsi Lampung. Tentunya dengan tetap memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung," jelas Bachtiar Basri. Dalam sambutannya Wagub juga mengatakan, kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan penyusunan rancangan perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2016 ini sangat penting artinya bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk itu kerjasama dan harmonisasi yang selama ini sudah terbina diharapkan dapat ditingkatkan. Sehingga peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung lebih baik. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung Heriyansyah, dalam kaidah penyusunan Perubahan APBD sesuai peraturan yang berlaku. Secara substansi, Perubahan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Eksekutif dan Legislatif tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu. Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta jajaran SKPD dengan Badan Anggaran beserta Fraksi-Fraksi DPRD. Pungkas Heriyansyah. (Rls/Min)