Serap Aspirasi Mahasiswa, DPRD Kota Malang Sepakati Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Kerumunan massa mahasiswa Aliansi Amarah Brawijaya berkumpul di depan gedung pemerintahan Kota Malang saat menyampaikan tuntutan evaluasi program MBG.--Foto / Ilustrasi ( Unggahan Akun Instagram @taubatters )
RADARTVNEWS.COM – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan kesepakatannya terhadap aspirasi mahasiswa terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung di hadapan massa unjuk rasa dari Aliansi Amarah Brawijaya dan BEM Malang Raya di depan Gedung DPRD serta Balai Kota Malang.
Langkah penyerapan aspirasi ini diambil usai jajaran dewan mendengarkan kritik tajam dari elemen mahasiswa. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah celah kelemahan dalam sistem pengawasan, mekanisme distribusi lapangan, hingga ketidaksempurnaan implementasi program MBG dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai belum berjalan optimal.
Kendati memberikan dukungan terhadap dorongan mahasiswa, DPRD Kota Malang memberikan penegasan terkait batasan wewenang kelembagaan di daerah. Mengingat MBG merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah pusat, dewan di tingkat daerah secara struktural tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan program tersebut secara sepihak.
Klarifikasi internal turut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah. Pihaknya menegaskan bahwa sikap dewan bukan bertujuan mematikan program MBG secara permanen, melainkan mendorong adanya evaluasi total terhadap seluruh mekanisme pelaksanaan yang sedang berjalan.
Dorongan evaluasi mendalam ini difokuskan pada pembenahan sistem tata kelola agar penyaluran program benar-benar tepat sasaran. Selain itu, perbaikan mekanisme lapangan dinilai penting guna menjaga ekosistem ekonomi daerah agar tidak merugikan pelaku rantai pasok lokal, mulai dari petani, peternak, hingga pedagang kecil.
Melalui penyerapan aspirasi ini, DPRD Kota Malang berkomitmen menyalurkan poin-poin evaluasi dan catatan kritis mahasiswa ke pemerintah pusat. Pengawasan berkala akan terus dilakukan agar perbaikan sistem program pemenuhan gizi dapat terwujud tanpa mengabaikan kualitas dan kearifan lokal.
BACA JUGA:BGN Setop Sementara MBG di Jabar Saat PJJ Imbas Abu Vulkanik
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: unggahan media sosial instagram (@taubatters)