Militer Ambil Alih Kekuasaan Usai Presiden Madagaskar Dimakzulkan Parlemen
-Dok. AFP-
MADAGASKAR, RADARTVNEWS.COM - Krisis politik di MADAGASKAR mencapai puncaknya setelah Majelis Nasional resmi memakzulkan Presiden Andry Rajoelina atas tuduhan desersi tugas. Dari total 163 anggota parlemen, sebanyak 130 orang menyetujui pemakzulan tersebut, jauh melampaui ambang batas dua pertiga suara yang diatur konstitusi.
Keputusan ini menjadi pukulan keras bagi Rajoelina yang selama beberapa minggu terakhir menghadapi tekanan politik dan sosial di tengah gelombang demonstrasi besar di seluruh negeri. Langkah parlemen tersebut menandai ketidakpuasan mendalam terhadap kepemimpinannya yang dianggap gagal merespons krisis nasional.
Presiden Rajoelina sendiri menilai sidang pemakzulan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menuduh proses tersebut sebagai upaya politik untuk menggulingkannya dari jabatan secara tidak sah. Namun, parlemen tetap melanjutkan sidang hingga akhirnya mengesahkan resolusi pemakzulan pada Selasa (14/10/2025).
Sidang pemungutan suara berlangsung di bawah pengamanan ketat setelah beberapa pekan terjadi aksi demonstrasi dan bentrokan antara aparat dengan warga. Pemungutan suara menghasilkan 130 dukungan untuk pemakzulan dari 163 anggota, menunjukkan dominasi suara mayoritas yang menolak kelanjutan masa jabatan presiden.
BACA JUGA:Presiden Dina Boluarte Dimakzulkan, Jose Jeri Resmi Pimpin Peru
Sebelum pemungutan suara berlangsung, Rajoelina sempat mengambil langkah ekstrem dengan mengumumkan pembubaran Majelis Nasional. Tindakan itu diyakini sebagai upaya terakhir untuk menghalangi proses pemakzulan. Namun langkah tersebut justru mempercepat kejatuhannya karena dianggap melanggar konstitusi.
Setelah keputusan parlemen diumumkan, situasi politik di ibu kota Antananarivo berubah drastis. Unit militer elite CAPSAT segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka telah mengambil alih kendali pemerintahan. Pengambilalihan itu menjadi sinyal dimulainya masa transisi kekuasaan di negara kepulauan tersebut.
“Kami telah mengambil alih kekuasaan,” ujar Kolonel Michael Randrianirina, kepala unit militer CAPSAT, dalam pernyataannya di depan gedung pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan media dan sejumlah pejabat militer yang hadir untuk menegaskan posisi baru militer dalam pemerintahan.
Kolonel Randrianirina menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional setelah kekosongan kekuasaan yang muncul akibat pemakzulan. Ia menambahkan bahwa prioritas utama militer adalah memastikan ketertiban publik serta menghindari terjadinya kekacauan di tengah situasi politik yang memanas.
BACA JUGA:Keputusan Trump Serang Iran Picu Protes dan Ancaman Pemakzulan
Rajoelina, yang kini berusia 51 tahun, dikabarkan telah meninggalkan ibu kota dan bersembunyi di lokasi yang dirahasiakan. Ia sebelumnya menolak untuk mundur meskipun tekanan dari masyarakat dan oposisi terus meningkat, terutama dari kelompok muda seperti generasi Z yang aktif menggelar aksi protes antipemerintah.
Pemakzulan dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer ini menandai babak baru dalam sejarah politik Madagaskar. Krisis yang terjadi menunjukkan rapuhnya stabilitas pemerintahan di negara kepulauan tersebut, serta menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah demokrasi Madagaskar di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
