Kepala BGN Sebut 48% Kasus Keracunan Pangan Nasional Terkait Program MBG

RADARTVNEWS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbang sekitar 48% dari total insiden keracunan pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025). 

Dadan menjelaskan bahwa hingga saat ini tercatat 441 kejadian keracunan pangan nasional, dimana 211 kasus di antaranya berasal dari pelaksanaan program MBG. “Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia secara umum, total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini ada 441 total kejadian di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” ujarnya. 

Dalam rapat, Dadan juga menyebut bahwa data BGN menunjukkan korban rawat inap yang diduga terkait program MBG mencapai 636 orang, sedangkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) mencatat angka serupa yakni 638 orang. Untuk korban rawat jalan, BGN melaporkan 11.004 orang, dan Kemenkes sejumlah 12.755 orang. Dengan angka korban berdasarkan data Kemenkes mencapai 13.371 penerima manfaat MBG yang mengalami gangguan kesehatan. 

Dadan menambahkan bahwa upaya pemantauan terhadap program MBG telah mencapai cakupan besar. Hingga saat ini program telah memproduksi 1,8 miliar porsi makanan untuk siswa dan peserta lainnya. Meskipun demikian, angka keracunan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan masih cukup besar. 

BACA JUGA:Mendagri Minta Pemda Waspadai Kenaikan Harga Telur dan Ayam Imbas Program MBG

Anggota Komisi IX DPR menanggapi data tersebut dengan keprihatinan. Beberapa legislator menilai bahwa angka 48% bukan sekadar statistik, melainkan sinyal kuat bahwa tata kelola program MBG belum berjalan sesuai target keamanan pangan. “Jika hampir setengah kasus keracunan berasal dari program ini, maka ini bukan lagi persoalan teknis kecil, tetapi krisis kepercayaan publik,” kata salah satu anggota DPR. 

BACA JUGA:Lampung Jadi Provinsi Paling Siap Jalankan Program MBG, 69 Persen Dapur Sudah Aktif

Sebagai respons, BGN menyampaikan sejumlah langkah perbaikan. Dadan menyebut bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia (SPPG), menerapkan audit internal, dan melihat komitmen untuk menutup permanen SPPG yang terbukti lalai dalam soal keamanan pangan. 

Dari perspektif pengawasan, pengamat gizi dan pendidikan menyoroti bahwa data keracunan ini mengindikasikan kegagalan bukan hanya di operasional dapur, tetapi juga sistem distribusi, pelatihan tenaga masak, dan kontrol mutu yang belum terintegrasi. Mereka menyarankan agar standar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak bagi semua dapur MBG. 

Meski menampilkan angka yang mengagetkan, Dadan menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan bermaksud mendiskreditkan program MBG secara keseluruhan, melainkan upaya transparansi dan perbaikan sistem. “Tujuan kami adalah memperbaiki dan menyelamatkan, bukan menghentikan sepenuhnya,” ujarnya. 

Dalam jangka menengah, BGN menargetkan sinkronisasi data antara lembaga, memperkuat pelatihan dan standar dapur, serta melakukan audit nasional untuk memastikan bahwa program MBG bisa kembali berjalan aman dan efektif. Publik kini menanti laporan akhir tahunan dari BGN yang akan merinci faktor penyebab keracunan dan rencana tindak lanjut.

Sumber: