Hadapi Manajemen Risiko, Pertahkindo Lampung Didorong Junjung Tinggi Profesionalisme

BANDAR LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM -  Seluruh anggota Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia di Provinsi Lampung diharapkan menjadi tenaga ahli konsultan yang lebih profesional agar terhindar dari risiko-risiko yang muncul.

Penegasan ini disampaikan Asisten II Pemprov Lampung Mulyadi Irsan dalam Rakerda Pertahkindo Lampung tahun 2025, di Hotel Emersia, Selasa 25 Februari.

Lebih lanjut, para tenaga konsultan ini diharapkan beri manfaat bagi internal, masyarakat dan pemerintah. Disebutkanya manajemen risiko adalah secara preventif menjadi pemikiran bagi rekan-rekan dan para enginnering khususnya yang bergerak di bidang konsultasi agar setiap tindakan tak lepas dari risiko yang ditempuh.

"Dengan menghadirkan 6 narsum yang akan memberi pandangan pelbagai perspektif, menjadikan jasa konsultan profesional yakni dengan meningkatnya kepuasan masyarakat melalui langkah SOP," jelas dia. 

Jika semua tenaga konsultan mengikuti setiap tahapan, kompetensi, ini maka mampu menekan seluruh risiko-risiko yang akan timbul ke depan.

"Semoga Pertahkindo menjadi bagian mewujudkan Lampung Maju 2025 dan Indonesia Emas 2045," tegas dia.

Gelar wicara mengusung tema managemen risiko dalam pelaksanaan jasa konstruksi dari aspek hukum dan administrasi. Suasana semakin hangat, dengan hadirnya pandangan dari enam narasumber berkompeten. Mulai dari Kepala BPKP Lampung, jaksa, advokat, kepolisian, dan akademisi.

Dalam sambutan, Ketua Perahkindo Lampung Ir. Vidi Wirawan Tinto,M.T., memastikan seorang konsultan harus memahami manajemen risiko dalam setiap tindakanya.

"Jadi setelah kegiatan ini output yang diharapkan, setiap tenaga ahli konslutan mampu menerapkan manajemen risiko. Jangan sampai, pekerjaan selesai justru tak bisa tidur," kata Vidi.

Tampil menjadi pembicara yakni Kepala BPKP Lampung Nani Ulina Kartika Nasution. Sesuai amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. 

BPKP memiliki fungsi konsultansi dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai denganh koridor. Selama ini banyak temuan mulai dari administrasi hingga korupsi merupakan penghambat pembangunan.

"Kami ingatkan untuk semua perusahaan konstruksi, konsultan, pemerintah dan lainnya agar senantiasa mengikuti panduan hukum yang ada," tandasnya.

Berlangsung Hangat 

Momentum gelar wicara berlangsung hangat karena mampu memantik ragam pertanyaan.  Narsum dari Ketua DPC Peradi Kota Bandar Lampung Bey Sujarwo memastikan hukum jasa konstruksi merupakan hukum yang kompleks dan sangat tinggi risiko. 

Sumber: