Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi Akan Direalisasikan di APBD Perubahan 2024

Lanjut Elvira Umihanni, inti dari pengendalian ini bagaimana menjaga kestabilan harga agar tidak memberatkan produsen dan konsumen.

"Pengendalian inflasi kalau harga terlalu rendah tidak bagus untuk produsen dalam hal ini petani kalau produk pertanian. Petani senang kalau harga tinggi, seperti harga beras naik. Cuma yang komplen konsumsi," ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan salah satu keberhasilan pengendalian inflasi Pemprov Lampung yang membuat mendapatkan dana inflasi fiskal dengan penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi harga beras yang saat itu melambung tinggi.

"Insentif fiskal pengendalian inflasi ini kita yang terbesar dapatnya dari empat provinsi yang dapat inflasi fiskal ini," terangnya.

Dalam realisasinya, Pemprov Lampung saat 

itu menggandeng BUMD PT Wahana Raharja untuk melaksanakan operasi pasar beras yang di subsidi Pemprov Lampung.

Pengendalian inflasi dicontohkan Elvira Umihanni, di provinsi-provinsi yang mekanismenya telah berjalan dengan baik, BUMD memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi.

"Seperti di DKI Jakarta, pengendalian inflasi itu sudah BUMD yang bekerja bukan lagi dinas. Karena itu masuk kedalam pasar. Jadi intervensi pemerintah itu masuk kedalam pasar dalam hal ini secara makro bukan pasar fisik," terangnya.

"Pemerintah ini sebenarnya tidak boleh bisnis, yang boleh bisnis BUMD mewakili kepentingan pemerintah. Saya kira arahnya yang baik itu meningkatkan peran BUMD dalam pengendalian inflasi. Karena dia bisa masuk kedalam pasar," ungkapnya.

Elvira Umihanni juga menyampaikan itu sudah dilakukan Pemprov Lampung melalui BUMD nya melakukan pasar murah di kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

"Memang sudah (peran BUMD, red), kalau saya lihat kemarin yang sudah dilakukan alhamdulilah harga beras baik," terangnya.(*)

 

Sumber: