Gubernur Lampung Diminta Konkret Urusi Monopoli Harga Gabah

BANDARLAMPUNG : Pemerintah daerah dan lembaga terkait diminta lebih serius dan konkret mengatasi masalah dugaan monopoli harga gabah di Provinsi Lampung oleh salah satu perusahaan raksasa PT Wilmar Padi Indonesia. Selama ini, sesuai ketentuan Perda No 7 / 2017  seluruh produk gabah/ padi tidak boleh keluar dari Provinsi Lampung. Hanya produksi beras jadi yang diperkenankan keluar provinsi. Kenyataanya, Wilmar banyak melakukan transaksi membeli gabah petani di Lampung dan membawanya keluar baik ke Provinsi Banten atau Provinsi Sumatera Selatan. "Ini jadi ancaman serius bagi pengusaha UMKM penggilingan padi, sudah 80 % tidak melakukan penggilingan," kata Ryan. Dampaknya bukan cuma UMKM yang mati, tapi ada banyak ribuan karyawan usaha penggilingan yang juga tak bekerja dan tak mendapat penghasilan. Faisol Sanjaya, Ketua Presidium Komite Kawal Program Pangan Jokowi menyatakan harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan secara bijaksana. Mampu menguntungkan petani dan perusahaan penggilingan. Upaya penyelamatan ini harus sistematis sejalan dengan semboyan Petani Berjaya. Fenomena masuknya raksasa PT Wilmar Padi Indonesia yang merusak sistem HPP harus benar benar dicermati. Menurutnya PT Bulog Lampung yang paling dilematis. Lembaga ini dibentuk untuk stabilisasi harga, diperintahkan perintah membeli gabah saat harga anjlok. "Tapi praktiknya kacau. Contoh kemarin HPP ditetapkan Rp5.500 perkilogram tapi PT Wilmar memancing harga dengan menaikan menjadi Rp5.700 sampai Rp 5.800 atau misalnya HPP Rp.6.000 dinaikan 200-300 rupiah," jelasnya. Menurutnya kita harus bersyukur karena memiliki Perda 7/2017 yang salah satu syarat gabah tidak boleh keluar provinsi. Gubernur dengan slogan Petani Berjaya maka seluruh mata rantai haruslah berjaya. Sayang upaya untuk membuat Petani Berjaya cuma isapan jempol belaka. "Mudah kok bagi Satgas Pangan, Pol PP bisa cegat truk angkutan gabah di Pelabuhan Bakauheni atau pintu tol Mesuji," jelasnya. Jika masalah ini dibiarkan berlarut, maka secara sistematis merupakan upaya membunuh sektor pangan. Perusahaan swasta memonopoli harga. Dampak awal usaha penggilingan padi akan bangkrut. Bulog akan terus menerus impor beras karena harga gabah tinggi. Lalu, jika perusahaan multinasional ini sudah berkuasa, maka dengan sendirinya dia menjadi pemain tunggal. "Setelah itu bisa ditebak, karena tidak ada lawan, harga gabah mereka (perusahaan) yang tentukan. Diturunkan sedemikian rupa," bebernya. (coy)

Sumber: