Dibalik Bancakan Proyek Duit Hutangan, Ada Bos ILUNG dari Konoha

Apalagi jika muncul dugaan bahwa proyek-proyek tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang 2029.

Dugaan semacam ini harus diuji melalui data dan fakta, bukan sekadar spekulasi.

Pemerintah harus berani membuka informasi. Aparat pengawasan harus bekerja secara independen. Dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

Tidak boleh ada proyek yang kebal dari pengawasan. Tidak boleh ada pengusaha yang memperoleh keistimewaan di luar mekanisme yang sah. Dan tidak boleh ada pejabat yang memperlakukan uang pinjaman seolah-olah milik pribadi atau kelompok.

Pada akhirnya, rakyat bukan sekadar penonton yang diminta bertepuk tangan ketika sebuah gedung diresmikan.

Rakyat adalah pihak yang ikut menanggung konsekuensi ketika utang harus dibayar.

Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang menikmati proyek, bagaimana anggaran dibelanjakan, dan siapa yang bertanggung jawab tidak boleh berhenti menjadi bahan obrolan di warung kopi.

Jika nama Bos ILUNG hanya kebetulan terseret dalam cerita Negeri Konoha, tentu klarifikasi dan keterbukaan akan membantu menjernihkan persoalan.

Namun, jika memang terdapat hubungan bisnis atau keterlibatan dalam proyek-proyek tersebut, 

Sebab, negeri ini tidak kekurangan cerita tentang penguasa semuanya harus dibuka secara terang melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.dan pengusaha.

Yang sering kali justru langka adalah keberanian membuka tabir di balik permainan anggaran.

Jangan sampai pembangunan meninggalkan bangunan untuk rakyat, tetapi menyisakan tagihan utang yang harus dibayar rakyat, sementara keuntungan hanya dinikmati segelintir orang. (*)

Sumber: