Ancaman Non Militer Intai Lampung

Radartvnews.com- Pemprov Lampung mengakui bila potensi ancaman non militer di Lampung tinggi. Hal ini berdasarkan perkembangan kondisi di Lampung tahun 2018 yang rentan terjadi konflik salah satunya permasalahan pada bidang politik yang terjadi beberapa waktu lalu yakni money politic. Bahkan, pemprov memprediksi tahun ini data evaluasi pelaporan renaksi ( rencana aksi ) akan menurun, padahal sejak dua tahun belakangan pemprov selalu berada pada urutan pertama secara nasional dalam evaluasi pelaporan renaksi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) Provinsi Lampung Irwan S Marpaung mengatakan, untuk mewaspadai hal itu pemerintah  harus melakukan upaya dan langkah demi meminimalisir hal yang tak diinginkan. “Upaya yang dilakukan yakni harus  adanya sinergitas  tim terpadu, deteksi dini dan mencegah dini dan  peningkatan kelembagaan masyarakat,” jelas Marpaung. Sementara Pejabat Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung Kolonel Kav Robert Owen Tambunan mengatakan,  untuk mencegah ancaman non militer diperlukan adanya penyusunan rencana antisipasi atau roadmap dari setiap instansi. “untuk mencegah ancaman non militer diperlukan adanya penyusunan rencana antisipasi atau roadmap dari setiap instansi,” kata Robert. Kementerian Pertahanan Perwakilan Lampung sendiri menggandeng Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya melakukan pencegahan ancaman non militer salah satunya melakukan seminar, di ruang Sungkai Pemprov Lampung, rabu pagi (10/10).(lih/san)