Banyak Persoalan, Ancam Birokrasi

radartvnews.com- Sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi Pemerintah Lampung Utara menjadi perhatian wakil rakyat. Selain pihak rekanan sebelumnya menuntut pembayaran uang PHO atau upah pekerjaan akhir mencapai Rp 1 miliar, pemerintah daerah juga belum mebayar tunggakan BPJS kesehatan. Ketua tim hak intervlasi Herwan Mega meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan agar roda pemerintahan berjalan normal. “DPRD Lampung utara melayangkan surat resmi kepada pemerintah pusat  untuk melakukan hak intervlasi namun belum mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat,” kata Herwan. Belum rampung tututan tenagga honorer dan rekanan, pemerintah daerah kembali mendapat tuntutan perangkat desa, pasalnya hampir tujuh builan perangkat desa tidak mendapat anggaran dana desa, imbuh Herwan. Pemerintah Daerah kurang jeli dalam mengelola keuangan daerah jika tidak segera di tangani bisa merugikan pembangunan.(tim/san)