Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak hanya menghasilkan keluaran berupa bangunan yang lebih layak, tetapi juga mendorong tumbuhnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan huniannya.
Dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, pelaksanaan BSMS juga diharapkan mampu menghasilkan dampak berganda (multiplier effect). Pemanfaatan material bangunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta penggunaan penyedia barang dan jasa di sekitar lokasi kegiatan menjadi bagian dari mekanisme perputaran ekonomi yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dengan demikian, indikator keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah rumah yang mendapatkan penanganan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hunian, efektivitas pemanfaatan bantuan, partisipasi masyarakat, serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi lokal.
Komitmen Membangun
Ditemui ditempat terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Thomas Edwin Ali, menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karakteristik bantuan stimulan dalam Program BSMS menempatkan keswadayaan sebagai elemen penting dalam proses peningkatan kualitas rumah. Pemerintah hadir memberikan dorongan awal, sementara masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki melalui semangat gotong royong.
"BSMS bersifat stimulan. Kita menggali dan mengajak keswadayaan serta gotong royong dari masyarakat penerima manfaat untuk menjadikan rumah tumbuh menjadi rumah layak huni. Semoga program ini memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ungkapnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap upaya nasional memperluas akses hunian layak, terutama melalui peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang terintegrasi.
Melalui kolaborasi tersebut, penanganan persoalan perumahan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan sumber daya daerah.
Wakil Gubernur Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokasi penerima Program BSMS Tahun 2026, Konsultan Manajemen yang telah memfasilitasi seluruh tahapan dan siklus program, Bank Lampung, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaannya.
"Terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang menerima Program BSMS Provinsi Lampung Tahun 2026 atas dukungan dan sinerginya, Konsultan Manajemen, Bank Lampung, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Sinergi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program agar terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata," tuturnya.
Program BSMS diharap terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya sistematis Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.
"Kita meyakini bahwa rumah yang layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi terwujudnya keluarga yang sehat, produktif, mandiri, dan sejahtera," pungkasnya.
Melalui pelaksanaan Program BSMS Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik tempat tinggal, tetapi juga merupakan investasi sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan mengintegrasikan dukungan pemerintah, keswadayaan masyarakat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, BSMS diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan perumahan nasional sekaligus mempercepat terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Provinsi Lampung.