Oleh : Syamsudin
Gong dagelan kembali ditabuh. Satu per satu topeng mulai dipentaskan. Ada kisah tentang Ratu Sang Pembual, ada pula cerita di balik senyum Ratu Penyamun.
Tentu, semua itu hanyalah perumpamaan dalam sebuah dongeng politik dari Negeri Antah-Berantah bernama Konoha.
Di atas panggung kekuasaan, lakon baru kembali dimainkan. Sutradara seolah mengganti beberapa adegan, tetapi skenario lama masih terasa kental.
Kali ini, ceritanya tentang seorang penguasa perempuan yang dalam dongeng ini dijuluki Ratu Lala.
Dua tahun berlalu sejak sang ratu memegang kendali. Program pembangunan infrastruktur terus menjadi panggung utama. Gedung-gedung dibangun, jalan diperbaiki, dan berbagai proyek fisik digulirkan.
Sekilas, semuanya tampak menjanjikan. Namun, di balik gemerlap pembangunan, muncul pertanyaan yang tidak boleh dianggap sepele.
Benarkah pembangunan itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat? Ataukah ada agenda lain yang ikut menumpang di balik proyek-proyek tersebut, termasuk kepentingan politik menjelang 2029?
Mari kita buka babak berikutnya.
Utang Ratusan Miliar, Siapa yang Menikmati?
Dalam cerita ini, sang penguasa mengambil langkah berani dengan mengandalkan pinjaman hingga ratusan miliar rupiah. Dalihnya tentu pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Alasan yang terdengar mulia. Siapa yang tidak ingin melihat gedung berdiri megah, jalan semakin mulus, dan infrastruktur berkembang?
Namun, persoalannya bukan semata-mata berapa besar utang yang diambil. Ada konsekuensi panjang yang harus dipikirkan.
Sebab, uang pinjaman bukan uang yang jatuh dari langit. Ada kewajiban pembayaran, ada bunga, ada jatuh tempo, dan ada tanggung jawab fiskal yang pada akhirnya harus ditanggung melalui keuangan daerah.
Pertanyaannya, siapa yang menikmati hasil pembangunan hari ini dan siapa yang harus memikul beban pembayarannya pada masa mendatang?
Masyarakat tentu berhak mendapatkan jawaban.