DPRD Lampung Bentuk Tim 24 Jam Kawal Layanan BPJS dan Dukung Optimalisasi Program JKN 2026

RADARTVNEWS.COM - DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi V menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, hingga unsur rumah sakit dan dinas terkait. Forum dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lampung.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menilai kolaborasi antarinstansi sangat penting untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus dibarengi dengan pembaruan dan sinkronisasi data kepesertaan agar target Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota di Lampung dapat tercapai.

Dalam forum tersebut, DPRD Lampung juga memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas langkah perbaikan data kepesertaan dan perluasan cakupan layanan kesehatan. DPRD berharap pertemuan semacam ini tidak hanya menjadi agenda formalitas, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata dan solusi konkret terhadap persoalan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal pelayanan kesehatan, Komisi V DPRD Lampung membentuk tim khusus yang siap bekerja selama 24 jam untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan administrasi maupun layanan BPJS. Langkah ini dilakukan karena tingginya aduan masyarakat terkait akses dan pelayanan kesehatan yang diterima DPRD setiap harinya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan, DPRD Lampung berharap pelaksanaan Program JKN di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih optimal, responsif, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. (*)