BANDAR LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM – Di sebuah ruang rapat yang sarat suasana serius di Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin pagi (14/7/2025), sejumlah pejabat tinggi tampak larut dalam diskusi. Bukan mega proyek infrastruktur yang menjadi fokus, melainkan sesuatu yang jauh lebih fundamental, data kemiskinan ekstrem. Angka-angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan cerminan nyata dari denyut kehidupan ribuan jiwa yang paling rentan di Bumi Ruwa Jurai.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr.Marindo Kurniawan, S.T.,M.M ini adalah bagian integral dari sebuah gerakan nasional ambisius, menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2027.
Namun, Lampung memilih jalannya sendiri, sebuah strategi yang lebih mendalam. Provinsi ini tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan sesaat, melainkan bertekad untuk membenahi akar masalahnya—melalui sistem data yang rapi, terpadu, dan berbasis bukti yang akurat.
PMO: Jantung Revolusi Tata Kelola Kemiskinan Lampung
Dalam pertemuan krusial itu, sebuah konsep inovatif dipresentasikan: pembentukan Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem. Tim khusus ini dirancang untuk menjadi jantung dan pusat kendali integrasi seluruh data kemiskinan di Provinsi Lampung. Ini bukan sekadar entitas birokratis di atas kertas; PMO didesain sebagai jembatan hidup antara data yang terkumpul, kebijakan yang dirumuskan, dan pelaksanaan program di lapangan. Tujuannya jelas: menghindari tumpang tindih bantuan, memastikan setiap program menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan, dan mendorong efisiensi maksimum dalam penyaluran bantuan.
"Data bukan hanya soal angka-angka mati. Ini adalah kompas vital yang akan membawa kita langsung kepada orang-orang yang selama ini mungkin luput dari perhatian, yang tersembunyi di balik statistik umum," tegas Sekdaprov Marindo dengan penuh keyakinan.
BACA JUGA:Lampung Aman Dimulai dari Kita: Stop Kriminalitas Sekarang!
Ia menjelaskan bahwa proses validasi dan pemetaan data akan dilakukan secara kolaboratif dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sebuah sinergi yang menjamin akurasi. Fokus utama PMO adalah menjawab tiga pertanyaan kunci: siapa yang miskin ekstrem, di mana lokasi persis mereka tinggal, dan apa penyebab mendasar dari kemiskinan yang mereka alami. Dengan pemahaman yang presisi ini, intervensi dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara jauh lebih tepat sasaran dan efektif.
Integrasi Total: Dari Pemerintah hingga CSR dalam Satu Platform
Mahir Bayasut, dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung, menambahkan bahwa fungsi PMO tidak berhenti pada validasi data. Tim ini juga akan merevolusi dan menata ulang seluruh sistem bantuan sosial yang ada. Ini bukan hanya mencakup program-program yang digulirkan oleh pemerintah, tetapi juga akan menarik data dari seluruh inisiatif bantuan lain: mulai dari lembaga sosial, dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, hingga berbagai inisiatif filantropi dari warga dan komunitas.
“Kami akan menarik semua data itu ke satu platform terpadu. Tujuannya agar distribusinya menjadi lebih adil, mencegah tumpang tindih yang sering terjadi, dan yang terpenting, sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi,” jelas Mahir.
Langkah monumental ini juga melibatkan pelacakan bantuan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, setiap rupiah atau barang bantuan dapat ditelusuri hingga ke tingkat individu penerima. Ini adalah upaya konkret untuk membangun sistem yang tidak hanya transparan, tetapi juga akuntabel dan berkeadilan, meminimalkan potensi penyalahgunaan atau salah sasaran.
BACA JUGA:Selesai Diselenggarakan, Budhayana Run 2025 Satukan Ribuan Langkah dalam Kebersamaan
Lebih dari Program, Ini Revolusi Tata Kelola Pembangunan Lampung
Di balik istilah-istilah teknokratis dan sistem yang terstruktur rapi, tersembunyi sebuah tekad sederhana namun mendalam: tidak ingin ada satu pun warga Lampung yang luput dari perhatian pemerintah dan berbagai pihak peduli. Pesan yang ingin disampaikan jelas: bahwa kemiskinan ekstrem bukan semata soal ketimpangan ekonomi, tetapi juga tentang keberpihakan sistem dan kebijakan yang harus sampai pada mereka yang paling membutuhkan.